MEKANISME SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN DAN KINERJA GURU

Sertifikasi guru dalam jabatan merupakan kebijakan pendidikan yang diterapkan sejak disahkan Undung-undang Guru dan Dosen No 14 tahun 2005. Penelitian ini membahas mekanisme sertifikasi guru dan kinerja guru pasca sertifikasi. Penelitian ini mengunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi, metode bahan visual (foto) dan penelusuran online. Analisis data dilakukan dengan metode analisis interaktif Miles dan Huberman. Untuk validasi data penulis mengunakan metode trianglasi sumber data. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa mekanisme sertifikasi guru dalam jabatan di Kabupaten Bengkulu Utara telah berjalan dengan baik walaupun masih ditemui beberapa kendala di lapangan. Kendala tersebut diantaranya: Proses sosialisasi guru dalam jabatan masih belum maksimal hal ini dilihat dari masih ditemui guru yang salah dalam mengisi format A1. Ditemui 50 % dari guru SD peserta sertifikasi kurang memiliki kemampuan teknologi informasi komputer sehingga tidak mampu mengakses pengumuman calon sertifikasi secara online. Pola sertifikasi portofolio dan PLPG dinilai memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam penerimaan tunjangan profesi terjadi keterlambatan, namun di tahun 2012 pembayaran tunjangan terjadi lebih awal yaitu bulan Mei. Tidak sesuainya tunjangan profesi dengan pokok gaji. Semua guru honorer Kabupaten Bengkulu Utara belum memiliki SK inpassing . Diperlukan niat baik (good will) dari pihak Dinas terkait agar guru honorer tersebut mendapatkan SK inpassing. Pemantauan guru sertifikasi belum dilakukan secara terpadu dan berkala. Instrumen pemantauan guru sertifikasi perlu dikaji ulang agar tidak memberatkan guru dan lebih disesuaikan dengan karakteristik satuan pendidikan. Secara umum kinerja guru SD yang sudah bersertifikat pendidik di SD N No 26 Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara telah menunjukkan perubahan positif meski belum dapat memuaskan berbagai pihak seperti lembaga pemerintah dan lembaga swasta. Penelitian ini menghasilkan rekomendasi kebijakan diantaranya: Perlu adanya pemantauan guru sertifikasi secara terpadu dan berkala. Perlu diusulkan anggaran pemantauan sertifikasi secara terpadu