PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Berbagai kepentingan yang berkaitan dengan persoalan tanah dalam pembangunan. Disatu pihak pembangunan sangat memerlukan tanah sebagai sarana utamanya. Seharusnya dalam negara yang menganut prinsip-prinsip rule of law prinsip-prinsip penguatan terhadap hak atas tanah harus dijujung tinggi. Artinya dalam negara yang menganut prinsip-prinsip rule of law, pengadaan tanah masyarakat harus dilakukan dengan cara-cara yang benar dan manusiawi, bilamana tanah tersebut diambil begitu saja dan dipergunakan untuk keperluan pemerintah, maka harus mengorbankan hak asasi yang seharusnya tidak terjadi dalam negara yang menganut prinsip-prinsip rule of law. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui ganti kerugian terhadap pemegang hak atas tanah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, serta untuk mengetahui mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Jenis penelitian ini termasuk dalam katagori penelitian hukum yang bersifat normatif. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah dan ganti kerugian terhadap pemegang hak atas tanah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, landasan hukum perolehan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yang dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan pihak yang memerlukan tanah dan pihak yang tanahnya diperlukan untuk kepentingan umum. Mekanisme pengadaan tanah untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Mekanisme pengambilan tanah rakyat melalui pelepasan hak atau pembebasan tanah atau pengadaan tanah adalah merupakan mekanisme yang paling sering menimbulkan konflik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, merupakan sebuah langkah perbaikan, karena peraturan perundang-undangan sebelumnya dianggap belum memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang kehilangan tanahnya. Dengan diterbitkannya undang-undang tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pengadaan tanah