PELAKSANAAN HAK ISTRI TERHADAP HARTA BERSAMA APABILA TERJADI PERCERAIAN DITINJAU DARI UU NO. 1 TAHUN 1974 DI KECAMATAN BERMANI ILIR KABUPATEN KEPAHIANG

Permasalahan pelaksanaan hak seorang isteri terhadap harta bersama jika perkawinan putus karena perceraian di Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang perkawinan yang putus karena perceraian, pemenuhan hak seorang isteri terhadap harta bersama belum tentu berjalan lancar. Demikian pula dengan isteri itu sendiri, apakah kewajibanya sudah dipenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban yang di dapatkan oleh seorang isteri terhadap harta bersama dan mengetahui factor-faktor penghambat seorang isteri dalam mendapatkan haknya haknya terhadap harta bersama. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Data yang digunakan adalah data wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder. Pengolahan data dilakukan secara editing, coding guna memperoleh data yang relevan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelesaian permasalahan dilakukan melalui musyawarah mupakat desa berdasarkan asas kekeluargaan yang di pimpin langsung oleh kepala desa yang bersangkutan. Hasil penelitian menunjukkan:1. Pelaksanaan hak seorang isteri terhadap harta bersama, jika perkawinan putus karena perceraian menurut hukum adat di Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang adalah di mana suami isteri mendapatkan masing-masing seperdua dari harta bersama tersebut. 2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan seorang isteri, untuk mendapatkan haknya sebelum pelaksanaan pembagian harta bersama yaitu : 1. Tidak ditemukan sebelum pembagian harta bersama. 2. Ada salah satu pihak tidak bertanggung jawab dalam pemanfaatan harta bersama. 3. Adanya perlakuan tidak adil. Setelah bermusyawarah dengan mufakat setelah pembagian harta bersama suami isteri mendapatkan hak-haknya dalam bentuk perjanjian dan kesepakatan dalam surat pernyataan yaitu : 1. Adanya kata sepakat dalam pelaksanaan pembagian harta bersama. 2. Dalam pemanfaatan harta bersama pada suami isteri pada kasus di atas, ada beberapa pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan harta bersama tersebut yakni saksi-saksi. 3. Dengan di buatnya surat pernyataan bersama di buat dengan sebenarnya di tanda tangan selanjutnya tidak ada gugatan atas keputusan hasil pembagian harta bersama tersebut