PELAKSANAAN PERJANJIAN BANTUAN DESA WISATA MELALUI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PARIWISATA DI KOTA BENGKULU

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian Bantuan Desa Wisata melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata di Kota Bengkulu dan untuk menganalisis faktor-faktor apa yang menjadi penyebab kelompok masyarakat melakukan wanprestasi serta upaya hukum yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian Bantuan Desa Wisata melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata di Kota Bengkulu belum terlaksana dengan baik, dikarenakan penggunaan dana Bantuan Desa Wisata tidak digunakan sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang dibuat, adanya penyimpangan dan penyalahgunaan dana bantuan, serta tidak tepatnya sasaran kelompok masyarakat penerima dana Bantuan Desa Wisata. Faktor penyebab kelompok masyarakat melakukan wanprestasi adalah karena kurangnya sumber daya manusia (SDM) kelompok masyarakat yang memadai, sarana dan prasarana yang belum memadai, kurangnya pendampingan yang dilakukan Fasilitator dan Tim Teknis, serta adanya anggapan masyarakat bahwa dana bantuan ini tidak wajib unutk dikembalikan. Upaya hukum yang dilakukan terhadap kelompok masyarakat yang melakukan wanprestasi adalah dengan cara musyawarah dengan kelompok masyarakat yang difasilitasi oleh LKM, Tim Teknis dan Fasilitator, apabila dengan musyawarah tidak mencapai titik temu maka akan dikenakan sanksi administrasi yaitu dengan pembatalan pembayaran Bantuan Desa Wisata dan penghentian Bantuan Desa Wisata pada tahun berikutnya