PERANAN BKSDA TERHADAP KEPEMILIKAN SATWA LIAR TANPA IZIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

Kota Bengkulu merupakan salah satu Kota di Indonesia yang banyak masyarakatnya memiliki satwa liar yang dilindungi untuk dipelihara sendiri. Pada awalnya masyarakat Bengkulu memelihara satwa liar dilindungi hanya untuk peliharaan biasa, namun saat ini pemeliharaan satwa liar dilindungi merupakan suatu hobi, gaya hidup dan menunjukkan kedudukan seseorang masyarakat, kebanyakan warga masyarakat memelihara satwa liar dilindungi karena hobi. Pada umumnya masyarakat tidak mengetahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam hukuman oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dan hambatan BKSDA dalam menangani kepemilikan satwa liar tanpa izin ditinjau dari UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer dan sekunder. Pengolahan data dilakukan dengan cara mengedit (editing) data dan mengedit kembali (re-editing) data. Analisis data atau bahan-bahan yang telah dikumpulkan dilakukan dengan cara interpretasi dan content analysis. Untuk bahan-bahan data primer dan sekunder, dianalisis dengan cara interpretasi (penafsiran). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan BKSDA dalam menangani kepemilikan satwa liar tanpa izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) – (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Terhadap para tersangka akan dilakukan proses hukum dengan cara berkoordinasi dengan aparat kepolisian Polres Bengkulu. Bahwa faktor penghambat BKSDA dalam menangani kepemilikan satwa liar tanpa izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah : Minimnya informasi tentang adanya masyarakat yang memiliki satwa liar. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap tindak pidana di bidang satwa liar sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Masyarakat enggan untuk menyerahkan satwa liar yang dipeliharanya. Peredaran satwa liar di masyarakat dilakukan secara diam-diam dan sangat rahasia, sehingga banyak kepemilikan hewan liar yang tidak dapat ditindak oleh BKSDA Bengkulu. BKSDA tidak dapat melakukan penahanan langsung terhadap tersangka kecuali tersangka tertangkap tangan langsung oleh BKSDA