KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MELAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI PADA PERKARA PIDANA

Upaya Hukum Peninjauan Kembali yang terdapat didalam KUHAP tidak memberikan keseimbangan dalam mencari keadilan diantara dua belah pihak dalam perkara pidana yaitu terpidana atau ahli waris dan korban yang dalam hal ini diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum. Eksistensi Upaya hukum Peninjauan Kembali didalam KUHAP adalah sarana dan usaha untuk menegakkan keadilan bagi suatu Putusan Hakim yang dirasa tidak adil oleh kedua belah pihak, yaitu terpidana atau ahli waris dan korban. Putusan yang diambil oleh Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidak menjamin keadilan telah terwujud. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dasar kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan peninjauan kembali menurut Peraturan Perundang-undangan dan untuk mengetahui alasan Jaksa Penuntut Umum melakukan peninjauan kembali dalam praktek Peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu model penelitian hukum yang cara kerjanya meneliti bahan pustaka sebagai data utamanya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kewenangan Jaksa dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia tidak diatur secara tegas haknya melakukan upaya hukum peninjauan kembali, namun didalam praktek peradilan Indonesia membenarkan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan peninjauan kembali. permohonan upaya hukum peninjauan kembali yang dilakukan oleh Jaksa dalam perkara pidana telah banyak juga dikabulkan oleh Mahkamah Agung