TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM MEMPROMOSIKAN PRODUK IKLAN OPERATOR TELEPON SELULER YANG MENYESATKAN KONSUMEN DI MEDIA CETAK (SURAT KABAR) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Iklan merupakan media yang banyak digunakan untuk menghubungkan pelaku usaha dengan konsumen. Bagi pelaku usaha, iklan merupakan sarana untuk memperkenalkan produknya kepada konsumen, sedangkan bagi konsumen, iklan merupakan sumber informasi untuk memilih dan/ atau membeli produk sesuai dengan kebutuhan dan daya belinya. Akan tetapi, praktek kegiatan periklanan menunjukkan, masih banyak pelaku usaha yang menjadikan iklan hanya sebagai media promosi guna meningkatkan penjualan produk dengan mengabaikan hak-hak konsumen akan kebenaran informasi yang terdapat di dalamnya. Perbuatan pelaku usaha yang mempromosikan iklan menyesatkan konsumen tersebut merupakan perbuatan yang dilarangmenurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 17 yang berhubungan dengan berbagai macam larangan dalam melakukan penawaran, promosi, maupun mengiklankan barang dan/ atau jasa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan dalam menggunakan produk iklan operator telepon seluler yang menyesatkan di media cetak menurut Undang-UndangNomor 8 Tahun 1999 tentang Perlidungan Konsumen dan untuk mengetahui peran pemerintah terhadap tindakan pelaku usaha yang mempromosikan produk iklan operator telepon seluler menyesatkan konsumen dalam periklanan di media cetak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Pertama, pertanggungjawaban pelaku usaha dalam mempromosikan produki klan operator telepon seluler dapat dipertanggungjawabkan dengan berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menggunakan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability). Kedua, peran Pemerintah dalam tindakan pelaku usaha yang salah ini, dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan adanya pengawasan dari lembaga yang berwenang serta dibentuknya lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai penyelesaian sengketa konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha bisa diselesaikan di luar persidangan maupun di persidangan