PERANAN DEWAN PERS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERS

Sengketa pers merupakan masalah yang sering terjadi dalam kehidupan pers. Dalam penyelesaiannya sengketa pers sering kali harus berhadapan dengan ketentuan hukum pidana yang dimana pertanggungjawabannya secara pidana pula. Hal inilah yang mendasari pentingnya peranan Dewan Pers dalam penyelesaian kasus sengketa pers guna menjamin kebebasan dan kemerdekaan pers. Dalam penyelesaian sengketa pers yang mengacu pada Undang-undang Pers dan Kode Etik Jurnalis ini, peranan Dewan Pers sangatlah penting dalam kehidupan pers. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Dewan Pers dalam penyelesaian sengketa pers.Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis/empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengolahan data dilakukan secara editing data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan deduktif dan indikatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Dewan Pers dalam penyelesaian sengketa pers adalah menerima seluruh laporan dan pengaduan baik itu dari masyarakat, pemerintah, ataupun pers itu sendiri. Berdasarkan laporan/pengaduan tersebut Dewan Pers akan mempelajari laporan atau pengaduan tersebut. Dalam penyelesaian sengketa pers yang dilaporkan atau diadukan tersebut Dewan Pers menggunakan mekanisme mediasi. Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan maka Dewan Pers akan mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi yang dihasilkan melalui Rapat Pleno Dewan Pers. Hambatan Dewan Pers dalam penyelesaian sengketa pers : Pelapor atau si pengadu setelah memberikan laporan atau pengaduan bersikap kurang kooperatif terhadap Dewan Pers. Media yang diadukan oleh masyarakat ke Dewan Pers bersikap kurang kooperatif. Laporan dan pengaduan yang disampaikan ke Dewan Pers melalui Komisi Pengaduan Dewan Pers ternyata telah di laporkan ke polisi atau kasus tersebut telah diajukan ke pengadilan. Kurangnya pemahaman pengadu terhadap pesan-pesan media pers. Si pengadu dalam mengajukan tuntutan ganti rugi tidak proporsional. Kesalahpahaman antara pihak yang bersengketa ketika proses mediasi berlangsung