KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DAN PERKEMBANGANNYA DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA DI KOTA BENGKULU

Tujuan penelitian: (1). Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi perkembangan atau perubahan yang ada mengenai hak waris perempuan. (2). Untuk mengetahui kedudukan hak waris anak perempuan dan perkembangannya. (3). Untuk mengetahui penyelesaian jika ada sengketa pembagian waris. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan: (1). Faktor-faktor yang melatarbelakangi perkembangan atau perubahan kedudukan perempuan dalam hak waris di Kota Bengkulu yaitu faktor pendidikan dimana dalam pendidikan kedudukan anak perempuan dan laki-laki sudah diperlakukan sama, faktor perantau/migrasi dimana dengan merantaunya masyarakat adat Batak Toba terpengaruh dengan kebiasaan atau budaya lingkungan tempat mereka merantau, faktor agama yang menganut sistem bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama juga mempengaruhi kebudayaan waris adat itu, faktor sosial dimana dengan adanya kegiatan para istri dalam memelakukan kegiatan yang bermanfaat untuk keperluan rumah tangga, faktor yurisprudensi juga mempengaruhi perkembangan kedudukan perempuan dalam waris karena pada umumnya masyarakat adat yang melakukan sengketa yang diselesaikan di pengadilan maka yurisprudensi yang ada dapat menjadi acuan bagi pengadilan dalam menyelesaikan sengketa sebagai contoh Putusan Mahkamah Agung No.320.K/Sip./1958. (2). Kedudukan anak perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak Toba sudah mengalami pergeseran dari hukum adat murni. Di Kota Bengkulu anak perempuan Batak Toba bisa saja mendapatkan hak waris yang sama dengan anak laki-laki. Hal inilah yang mendasari bahwa Hukum Adat Waris itu sendiri sudah berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. (3). Pada masyarakat Batak Toba di Kota Bengkulu, penyelesaian sengketa waris dapat dilakukan dengan cara musyawarah dalam ruang lingkup keluarga yang disaksikan oleh 2 generasi keturunan opung dan hula-hula serta bapa tua/ bapa uda, jika belum mendapatkan penyelesaian maka sengketa dapat dimusyawarahkan dalam lingkup marga yang dihadiri oleh unsur dalihan natolu namun jika dalam lingkup marga belum mendapatkan penyelesaian juga, maka masyarakat adat akan menyelesaikan sengketa waris tersebut dalam ranah hukum yaitu ke pengadilan negeri