Perbandingan Unsur Pemberatan Dalam Delik Pembunuhan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jepang

Setiap Negara atau masyarakat di dunia memiliki kultur hukum sendiri, seperti halnya tidak ada dua masyarakat yang persis serupa dalam hal politik, struktur sosial, dan kultur umumnya, begitu juga dalam hal ketentuan unsur pemberatan pada tindak pidana pembunuhan yang diatur di masing- masing KUHP baik yang di atur di dalam KUHP Indonesia maupun di dalam KUHP Jepang,. Apabila mencermati beberapa peristiwa kejahatan termasuk pembunuhan yang terjadi dewasa ini seakan-akan telah menjadi suatu hal yang biasa apalagi pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang membunuh orang tuanya sendiri atau orang tua istri/suami. KUHP Indonesia tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seseorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku seperti halnya di dalam Pasal 399 dan 340 KUHP. Sedangkan di dalam aturan Kitab Undang-undang hukum Pidana jepang mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seseorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku yang terdapat pada Pasal 200 KUHP Jepang. Penelitian bertujuan Untuk mengetahui bagaimana pengaturan unsur pemberatan pada delik pembunuhan serta sanksi pidananya menurut KUHP Indonesia dan KUHP Jepang. Penelitian ini merupakan penenelitian normatif dengan mengunakan pendekatan penelitian undang-undang (statute approach) dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Pertama,. Dalam KUHP Indonesia ketentuan tindak pidana (delik) pembunuhan pemberatan lebih mengutamakan unsur objektif dan unsur subyektif yaitu cara dan maksud pembunuhan itu dilakukan, mengatur tentang pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya dan juga dengan rencana terlebih dahulu seperti diatur dalam Pasal 339 dan Pasal 340 KUHP Indonesia. Sedangkan dalam KUHP Jepang ketentuan tindak pidana (delik) pembunuhan pemberatan lebih mengutamakan unsur objektif saja seperti diatur di dalam Pasal 200 KUHP, Kedua, Sanksi pidana dalam KUHP Jepang mengenai pembunuhan pemberatan yang diatur di dalam Pasal 200 yaitu diancam sanksi pidana mati atau sanksi pidana penjara dengan pekerjaan seumur hidup. Sedangkan sanksi pidana KUHP Indonesia dalam Pasal 339 KUHP Indonesia, yang menyebutkan, diancam pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu dan sanksi pidana dalam Pasal 340 KUHP Indonesia yang menyebutkan diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama