Implementasi Konsep dan Prinsip Good University Governance pada Perguruan Tinggi dengan Mandat Badan Layanan Umum

Perguruan Tinggi (PT) saat ini dihadapkan pada persoalan operasional dan tantangan global yang semakin kompleks. Sehingga diperlukan keputusan dan bekerja secara cepat dan fleksibel. Hal ini menunjukkan adanya tuntutan untuk memiliki pengaturan tata kelola (governance) yang efisien dan efektif, dalam rangka mencapai misi dan visi serta strategi. PT idealnya ditandai dengan ciri-ciri Good University Governance, modern, ICT-based management, dan knowledge entreprizin. UU Nomor 20 Tahun 2003, bahwa konsepsi pendidikan tinggi adalah adanya otonomi, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan bersifat nirlaba. Otonomi bermakna mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, baik akademik maupun non-akademik (lihat PP Nomor 4 Tahun 2014), termasuk otonomi pengelolaan keuangan (PP Nomor 23 Tahun 2005). Terbitnya PP Nomor 23 Tahun 2005 dan diperbaharuhi dengan PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) adalah bukti bahwa pemerintah telah memberikan otonomi pengelolaan keuangan secara fleksibel. Bagaimana implementasi konsep BLU itu sendiri, hal inilah menjadi pertanyaan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan memetakan implementasi konsep dan prinsip GUG pada PT-BLU di 13 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia. Paradima penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan survei dan wawancara untuk mendukung data hasil survei. Responden dalam penelitian ini adalah para pemangku jabatan, dosen, dan pegawai. Teknik pengumpulan data menggunakan survei dengan alat kuesioner sebagai instrumen utama dan terdapat 3 (tiga) jenis kuesioner dalam penelitian ini. Adapun analisis data menggunakan pendekatan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi stakeholder tentang BLU sangat bervariasi. Sebagian besar 95,60%) telah memahami dan mengetahui PT mereka telah berstatus BLU dan 4,40% belum memahami dan mengetahui. Ketidaktahuan tersebut disebabkan tidak ada sosialisasi, belum masuk dalam statuta, dan tidak peduli. Adapun tanggapan responden atas perubahan menjadi PT-BLU, meningkatkan pelayanan pendidikan (70,33%); meningkatkan kesejahteraan (47,25%), pengelolaan keuangan lebih fleksibel (60,44%), dan otonomi keuangan (62,09%) serta dapat membuka usaha produktif (34,07%). Dari sisi tatakelola PT-BLU, sebagian besar sudah mempunyai dokumen RSB dan RBA. Kedua dokumen ini merupakan syarat mutlak harus dimiliki oleh PT-BLU. Tarif layanan, sebagian besar belum mempunyai dan sebagian kecil sedang mengusulkan. Semua PT-BLU sudah memiliki Dewan Pengawas, tetapi kinerjanya masih jauh dari yang diharapkan. Keberadaan Unit SPI semua sudah ada, tetapi masih belum optimal perannya dalam mengawal tatakelola di bidang manajerial. Sebagian besar (75%) PT-BLU, sudah mempungai Dokumen SPM, tetapi tidak terimplementasi dengan baik, karena masih banyak yang belum faham dan sadar terhadap pentingnya pelayanan optimal, tidak ada tindak lanjut SPM lama, tidak dijadikan guideline, belum pernah diukur tentang ketercapaiannya. Dokumen SOP rata-rata masih berfokus pada pengelolaan keuangan, sementara pelayanan pendidikan lainnya belum didukung SOP yang layak