PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA INDONESIA YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN KARTU TENAGA KERJA LUAR NEGERI KTKLN

Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) saat ini terus menjadi sorotan. TKI sering dijadikan obyek perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Bebagai kasus yang menimpa TKI tersebut merupakan hal yang ironis karena negara tidak melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri. Pihak-pihak yang terkait dengan urusan TKI saling melempar tanggung jawab dalam melakukan perlindungan TKI. Pada umumnya, pelanggaran yang sering dilakukan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Swasta (PPTKIS) adalah fasilitas penampungan dan pelatihan yang tidak layak, tidak memberi kepastian pemberangkatan dan menahan calon TKI selama masa pendidikan, pemalsuan sertifikat pelatihan TKI, pemalsuan umur calon TKI, serta manipulasi hasil rekam medis dan kelengkapan dokumen diri lainnya yang tidak sesuai dengan data asli dan nyata dari calon TKI. Untuk itu, penempatan dan perlindungan TKI harus mendapat perhatian serius dari negara, terutama dari Pemerintah, karena Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dan menjamin serta melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negari, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia, dan meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya sesuai dengan undang-undang no 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Pemerintah dalam meningkatkan perlindungan kepada TKI dengan menerbitkan Kartu Tenaga Luar Negeri (KTKLN) sebagai salah satu dokumen yang harus dimiliki oleh TKI, KTKLN bertujuan melindungi diri TKI karena KTKLN tidak akan mungkin ditiru atau dipalsukan oleh orang lain. Data TKI yang termuat dalam KTKLN berisi 60 item dan dilindungi oleh sebuah komponen rangkaian elektronik terpadu yang terdiri dari rangkaian kontrol yang bisa mentrasfer data tanpa ada kontak elektrik antara kartu dan terminalnya (Chip Mikroprosesor Contactless) yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Dengan demikian Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) bisa langsung berhubungan dengan Dinas Tenaga Kerja Daerah dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk melacak dan mengetahui keberadaan TKI yang terkena masalah. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penerapan peraturan perundang-undangan. Sumber data berasal dari data primer dan data skunder