TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Melihat Korupsi serta Pencucian Uang (money laundering) di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi harus dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian pemberantasan tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi harus dilakukan secara khusus. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingkat terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia yang tergolong cukup tinggi. Hal tesebut menunjukkan belum optimalnya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang disebabkan karena Pengaturan dalam UU No.8 Tahun 2010 masih belum efektif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Permasalahan yang diteliti mengenai tinjauan yuridis pengaturan tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi di Tinjau dari UU No.8 Tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan Pengaturan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia. (2) menjelaskan pengaturan proses penegakan hukum tindak pidana Pencucian Uang dari hasil tindak pidana Korupsi di Indonesia ditinjau dari UU No.8 Tahun 2010. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwa: (1) Pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang di Indonesia, secara umum sudah mengatur secara tegas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. (2) Pengaturan Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi secara umum sama dengan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana lainnya, hanya saja dalam penegakan hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat beberapa tambahan