TINJAUAN YURIDIS MENGENAI RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NOMOR 1851 TAHUN 2008 TERHADAP PEROMPAK SOMALIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Perompakan Somalia yang beraksi di sekitar Teluk Aden sejak tahun 2008 sangat meresahkan pelayaran dunia. Perompak Somalia merompak dan meminta tebusan atas kapal yang dirompak. PBB melalui Dewan Keamanan PBB turun tangan dengan mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1851 Tahun 2008 yang memberikan kewenangan terhadap negara-negara maupun organisasi internasional untuk mengatasi perompakan Somalia melalui operasi militer, sehingga terjadi tumpang tindih yurisdiksi dalam mengatasi perompakan di wilayah laut teritorial Somalia. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan–bahan hukum terutama badan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma–norma positif di dalam sistem perundang–undangan yang mengatur mengenai perompakan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta dokumen–dokumen yang berkaitan. Selanjutnya, data dianalisis secara normatif kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang–undangan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai perompakan diatur oleh UNCLOS 1982 dan Konvensi SUA 1988, operasi militer terhadap Somalia sesuai dengan hukum Internasional dan pemberlakuan yurisdiksi teritorial Somalia belum dapat dilakukan karena perompakan di Somalia telah mengancam keamanan dan perdamaian dunia. Sehingga Resolusi Dewan Keamanan PBB yang memberi kewenangan kepada negaranegara maupun organisasi internasional dalam menangani perompak Somalia di wilayah teritorial Somalia dapat berlaku