IMPLEMENTASI PROGRAM E-KTP DI KOTA BENGKULU

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran implementasi program e-KTP di Kota Bengkulu Tahun 2011-2012. Sasaran penelitian ini hanya memfokuskan pada dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Ratu Agung terealisasinya program e-KTP yang paling tinggi dan Kecamatan Gading Cempaka terealisasinya program e-KTP yang paling rendah di Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi dengan sasaran penelitian yang diambil menggunakan teknik purposive sampling. Implementasi program e-KTP di Kota Bengkulu belum efektif, hal tersebut dapat dilihat dari aspek yang telah ditetapkan dalam penerapan e-KTP secara massal yaitu, yang pertama sosialisasi program e-KTP yang dilakukan masih butuh cukup waktu untuk dikatakan efektif, karena sosialisasi yang telah dilakukan secara langsung yang diadakan oleh pihak Kecamatan dan Pihak Kelurahan masih sangat kurang, sehingga masyarakat kurang mengetahui secara jelas apa itu program e-KTP. Masyarakat hanya mengetahui secara singkat saja tentang program e-KTP itupun hanya melalui media massa seperti spanduk, koran, baliho, pamflet, televisi, dll. Yang kedua proses pelaksanaan program e-KTP masih kurang efektif, karena pelaksanaan program e-KTP di Kota Bengkulu belum mencapai 80%, hal ini karena banyaknya kendala yang dihadapi ketika proses perekaman e-KTP. Yang ketiga proses pelayanan pengambilan e-KTP juga belum efektif, karena ada sebagian warga yang melakukan perekaman e-KTP pada tanggal yang sama tetapi pembagiannya tidak sama, masyarakat juga banyak mengeluh karena pembagian e-KTP terlalu lama, sehinggawarga harus menunggu, dan juga ketidak jelasan sistem yang diberlakukan pemerintah pada saat pengambilan e-KTP ini karena sebelum tanggal 11 Januari 2012 warga harus memverifikasikan kembali sidik jari, tetapi sesudah tanggal tersebutpembagian diserahkan ke Kelurahan dan tidak memverifikasikan sidik jari kembali.Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Kecamatan hendaknya lebih berupaya untuk selalu memberikan setiap informasi tentang program e-KTP secaraterperinci agar implementasi program e-KTP ini tidak menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Dan pemerintah seharusnya dapat lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menangani alat perekaman e-KTP tersebut agar dapat mengetahui bagaimana memelihara alat perekaman e-KTP agar tidak rentan rusak