ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MERUPAKAN SUATU KEBUTUHAN ATAU TANTANGAN

Tindakan alih fungsi lahan pertanian merupakan suatu keinginan seseorang / sebagian kelompok / badan / Negara untuk merubah (konversi) lahan pertanian (status, kepemilikan, nilai, sifat / kondisi) menjadi suatu bentuk lahan sesuai keinginannya yang dianggap lebih menguntungkan demi kepentingannya. Keinginan di sini dapat terjadi sesuatu yang tidak terbatas sehingga akan dapat berjalan / berkembang terus (dengan / tanpa memperhatikan lingkungannya) seiring dengan bertambah / berkembangnya penduduk, IPTEKS, dan waktu. Berkembangnya terus alih fungsi lahan pertanian dapat menimbulkan penyempitan lahan , menurut BPS (2001) dalam kurun waktu 7 tahun (1993-2000) terjadi penyusutan lahan pertanian Indonesia 710.000 ha atau 56,167 ha per tahun. Hal ini menunjukkan tindakan alih fungsi lahan pertanian menjadi suatu kebutuhan individu/sebagian bangsa/negara namun juga sekaligus menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama (terutama Negara). Untuk itu diperlukanlah upaya pengendaliannya dengan membuat kebijakan yang pro rakyat (meperhatikan benar-benar kepentingan rakyat termasuk hak kepemilikan dan pengelolaan tanah pertanian) dan pemerintah yang menjalankannya selalu berusaha mewujudkan clean governance dan clean government baik ditinjau dari sisi keadilan hukum dan penegakannya, ekonomi, social politik, pendidikan dan IPTEKS