Rekayasa model lembaga pembiayaan pertanian nasional sektor tanaman pangan (studi kasus komoditi beras)

Di tahun 2009, sektor pertanian menyumbang sekitar 15% dari total PDB Indonesia, dan menyerap sekitar 44 juta angkatan kerja. Dari jumlah tersebut subsektor tanaman pangan memberikan kontribusi yang terbesar baik dalam PDB maupun penyerapan tenaga kerja serta memegang peran strategis dalam penyediaan pangan nasional. Menurut BAPPENAS tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 243-255 juta, dengan asumsi konsumsi perkapita sebesar 139 kg per tahun (termasuk beras untuk keperluan industri) dibutuhkan beras minimal sebanyak 33.78 juta ton. Guna menopang target pencapaian produksi di atas dibutuhkan tambahan investasi selama 2005-2009 sebesar Rp. 53.4 trilyun, dengan rincian padi sebesar Rp. 18.5 trilyun, jagung Rp. 2.8 trilyun, kedelai Rp. 5.8 trilyun, tebu Rp. 8.3 trilyun, dan daging sapi Rp. 18 trilyun (Rencana Aksi Pemantapan Ketahanan Pangan, 2005).Sejalan dengan hal tersebut pemerintah Indonesia telah mengeluarkan program revitalisasi pertanian nasional yang salah satunya berupa penyediaan sumber pembiayaan untuk petani dengan skala kecil. Dalam implementasinya program tersebut belum dapat berjalan optimal, sampai dengan akhir tahun 2009, jumlah total alokasi kredit kesektor pertanian baru mencapai 77.4 trilyun kurang dari 6% dari seluruh portofolio pinjaman perbankan, itupun hanya 30% yang jatuh ke sektor UMKM yang merupakan mayoritas pelaku usaha di sektor tanaman pangan dan sisanya umumnya dinikmati oleh sektor perkebunan. Keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan yang dihadapi UKM/petani khususnya dari lembaga-lembaga keuangan formal seperti perbankan menyebabkan mereka bergantung kepada sumber-sumber informal Riset ini bertujuan untuk menrekaysa sebuah model lembaga pembiayaan pertanian sektor tanaman pangan dengan metoda analisa diskriptif menggunakan pendekatan soft system dengan alat analisanya berupa panel pakar, patok duga (benchmarking) untuk mendapatkan model praktek terbaik (best practices), Intepretative Structural Modeling (ISM) untuk menstrukturkan elemen-elemen sistem dan analisa implikasi kebijakannya kemudian dilanjutkan dengan Analytical Hierarchy Process (AHP), untuk mendapatkan pilihan terbaik dari opsi model kelembagaan yang direkomendasikan. Penggunaan alat benchmarking, ISM, AHP dalam kerangka pendekatan soft system dimaksudkan untuk mengakomodir sebanyak mungkin kompleksitas dari objek yang diteliti. Adapun responden yang terlibat menggunakan kelompok ekspertise dari beragam instutusi yang terkait meliputi kelompok perbankan, akademisi, pelaku usaha, pengamat dn pakar, investor serta pemerintah. Hasil analisis panel pakar dan benchmarking menghasilkan masukan diantaranya pentingnya peran kelembagaan karena karakteristik sistem agribisnis tanaman pangan yang umumnya didominasi petani kecil dengan penguasaan lahan kurang dari 0.5 ha, dengan struktur pasar beras yang bersifat oligopoli, diikuti oleh pola produksi yang musiman berpotensi menimbulkan kegagalan pasar (market failure). Hal ini antara lain ditunjukkan oleh disparitas harga yang cukup tinggi antara harga tingkat petani (yang bersifat lebih rigid) dengan harga tingkat pengecer. Sementara dilihat dari historis kebijakan skim pembiayaan kepada petani umumnya berpola subsidi dan berorientasi pada peningkatan produksi Aspek kelembagaan yang dibangun ditingkat petani dilaksanakan dengan pendekatan koersif berupa state-imposed institutions (mulai dari pola BIMAS hinga Supra Insus) hal ini berdampak pada meningkatnya praktek moral hazard dan adverse selection, yang salah satunya ditunjukkan oleh tingginya angka pinjaman bermasalah untuk kredit-kredit pertanian yang bersifat program (> 60% untuk skim KUT). Disisi lain dilihat dari keragaan kelembagaan pembiayaan yang ada, lembaga pembiayaan di tingkat petani dapat dibagi kedalam bentuk lembaga formal, maupun informal. Keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan yang dihadapi UKM/petani khususnya dari lembaga-lembaga keuangan formal seperti perbankan menyebabkan mereka bergantung kepada sumber-sumber informal. Keterbatasan akses tersebut antara lain disebabkan oleh : 1) aspek keberadaan fisik, 2) Aspek kelayakan petani (eligibility), 3) Aspek kelayakan usaha (feasibility), 4) hambatan internal lembaga pembiayaan (kompetensi dan kapasitas). Memperhatikan faktor-faktor diatas maka kehadiran kelembagaan yang bersifat non pasar dianggap perlu guna mengeliminir dampak dari potensi kegagalan pasar yang ditimbulkan. Analisa patok duga (benchmarking), yang dilakukan terhadap sejumlah lembaga pembiayaan pertanian meliputi : Grameen Bank, ICICI Bank, BAAC, Rabobank, Credit Agricole, Agricultural Bank of China dilakukan guna memperoleh gambaran tentang praktek-praktek terbaik (best practices) yang menjadi ciri dari kunci keberhasilan lembaga-lembaga tersebut. Faktor Kunci Keberhasilan atau Key Success Factor lembaga-lembaga tersebut meliputi : a) sumber pendanaan yang sustain, b) bentuk kelembagaan yang sesuai, c) basis operasional, d) kebijakan harga (pricing policy) yang diterapkan, d) jenis komoditi yang dibiayai, e) jenis pengunaan, f) tipe pencairan, g) tipe jaminan, h) cakupan wilayah, i) penerima, j) penerapan Key performance Indikator (KPI), k) tipe kepemilikan, l) tipe SDM, dan m) struktur organisasi. Dari elemen sumber pendanaan, mengemuka pendapat agar peran pemerintah lebih dominan, dengan kepemilikan lembaga sebaiknya secara mayoritas juga dimiliki pemerintah. Frmat lembaga diusulkan agar berpentuk lembaga formal bukan bank. Basisi operasional sebaiknya menganut dua banking system antara syariah dan konvensional disesuaikan dengan kondisi setempat, sementara kebijakan tentang harga merupakan kombinasi antara pinjaman bersubsidi (petani miskin) dan non subsidi. Mengenai jaminan mayoritas responden mengusulkan agar jaminan bersifat non kolateral, dan tipe penggunaannya meliputi pinjaman produktif dan konsumtif. Tipe pemberian mayoritas responden setuju agar diberikan secara tunai, adapun cakupan operasi lembaga pembiayaan sebaiknya berada di setiap desa atau kecamatan. Penerima (end user) meskipun disejumlah lembaga pembiayaan mengemuka peran wanita tetapi sebgaian besar responden tetap menyebutkan individu pria sebagai penerima dari fasilits pinjaman. KPI kelembagaan sebaiknya berimbang antara keuangan dan sosial, dengan keahlian pengelolanya merupakan kombinasi antara ketrampilan perbankan dna pertanian. Sementara bentuk operasionalnya bersifat branch banking approach guna meningkatkan efisiensi operasional. Berdasarkan hasil strukturisasi sistem sebagai upaya untuk mendapatkan arahan kebijakan rekaysa lembaga pembiayaan pertanian subsektor tanaman pangan menggunakan teknik ISM terdapat sembilan elemen yang patut dianalisa yaitu (1) tujuan dari rancang bangun lembaga pembiayaan tersebut, (2) kendala utama yang dihadapi, (3) penilaian kinerja lembaga pembiayaan, (4) komoditi pangan yang diutamakan, (5) keterlibatan utama dari pihak-pihak yang terkait, (6) sektor masyarakat yang menjadi sasaran program, (7) perubahan yang dimungkinkan, (8) kebutuhan/prasyarat program, dan (9) faktor kunci kesuksesan lembaga. Memanfaatkan analisa struktur hierarki sub-elemen di masing-masing elemen di atas diperoleh arahan kebijakan yang patut dipertimbangkan dalam pengembangan lembaga pembiayaan pertanian ke depan yakni tetapnya peran strategis pemerintah, lembaga yang pro-pasar, orientasi pada demand, supply chain approach, kerjasama antara pemerintah dengan swasta, dan sinergi antara lembaga formal dengan non formal. Dari serangkaian analisis menggunakan pendekatan ISM atas sejumlah pakar terkait, dikemukakan beberapa arahan (direction) atas lembaga yang akan direkaysa, yaitu: 1. Peran pemerintah yang sangat dominan dan strategis baik dalam konteks pembuat kebijakan, penyedia dana, dan pemandu sistem 2. Dorongan untuk menggunakan mekanisme pasar (pro-market institution) 3. Perpindahan kebijakan yang semula berorientasi kepada produksi mengarah kepada permintaan (demand side orientation), salah satunya diwujudkan dengan kepastian pembelian output 4. Konsep kelembagaan yang akan dibangun harus memiliki spatial cohesiveness yang diwujudkan dalam kelembagaan dalam suatu hamparan, kesatuan supply chain dan industrial cluster 5. Lembaga yang dibangun diharapkan memiliki adaptasi terhadap karakteristik lokal 6. Pentingnya kerjasama pemerintah swasta 7. Sinergi antara lembaga keuangan formal dan non formal Dari hasil AHP, direkomendasikan bahwa yang bertindak selaku aktor utama (lead actor) adalah pemerintah. Sedangkan pendekatan pembiayaan yang diterapkan guna melihat feasibility pembiayaan lebih ditekankan pada keterkaitan supply-chain model dibandingkan pendekatan hamparan maupun tingkat rumah tangga. Adapun bentuk kelembagaan yang direkomendasikan adalah lembaga keuangan formal bukan bank dengan pertimbangan untuk mengakomodir fleksibilitas di lapangan