Strategi peningkatan efektivitas pengelolaan industri primer hasil hutan kayu dari hutan rakyat di kabupaten bogor

Tidak sesuainya kemampuan hutan produksi untuk menghasilkan kayu sebagai bahan baku industri kehutanan telah menyebabkan peran hutan rakyat mulai diperhatikan sebagai bahan baku pengganti (substitusi). Dijadikannya kayu rakyat sebagai bahan baku substitusi bagi industri primer hasil hutan kayu, telah menyebabkan nilai kayu rakyat secara ekonomis meningkat. Peningkatan nilai ekonomis ini tidak saja berlaku pada harga jual kayu bulat tetapi juga pada kayu olahannya. Tidaklah heran jika peluang ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mengembangkan industri primer hasil hutan yang berasal dari hutan rakyat, termasuk di Kabupaten Bogor yang memiliki potensi hutan rakyat seluas 16.173,06 ha (Dinas Pertanian dan Kehutanan, 2008). Kenyataan ini bila dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi tentunya sangat menggembirakan ditengah krisis ekonomi global saat ini. Industri primer yang berkembang diharapkan mampu tetap menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dari sisi pengelolaan lingkungan, keberadaan industri primer ini dapat menimbulkan dampak negatif. Keberadaan industri yang tidak terkelola dengan baik akan menyebabkan tidak sejalannya laju penggunaan bahan baku industri dengan laju pembangunan hutan rakyat. Kebutuhan bahan baku industri akan menjadi kontra produktif dengan upaya-upaya pengelolaan lingkungan di Kabupaten Bogor terutama karena keberadaan Kabupaten Bogor sebagai daerah hulu dari 6 (enam) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Ciliwung, Kali Bekasi, Cisadane, Citarum Hilir, Cidurian dan Cimanceuri. Adanya 2 kepentingan dalam pemanfaatan hutan rakyat telah menyebabkan terjadinya tarik ulur kepentingan. Kepentingan akan pemenuhan bahan baku disatu sisi dan kepentingan akan manfaat ekologi disisi lain. Tarik ulur kepentingan ini jika tidak diantisipasi akan menyebabkan kerugian ekonomi, ekologi dan sosial. Sementara itu, dalam upaya pengelolaan industri yang seharusnya dapat menjamin kesinambungan ekonomi, ekologi dan sosial, ternyata baru terbatas kepada pelayanan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan. Hal ini tentunya belum efektif dalam pengelolaan industri primer hasil hutan kayu dari hutan rakyat di Kabupaten Bogor. Menyadari akan permasalahan ini, maka perlu ditetapkan suatu strategi yang tepat untuk dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan industri. Beranjak dari latar belakang pengelolaan industri di Kabupaten Bogor, maka untuk penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut : (1) elemen-elemen apa yang menjadi faktor, aktor, tujuan dan alternatif strategi peningkatan efektivitas pengelolaan industri primer hasil hutan kayu yang berasal dari hutan rakyat serta (2) bagaimana prioritas strategi yang akan digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan industri primer hasil hutan yang berasal dari hutan rakyat di Kabupaten Bogor 5 tahun kedepan. Tujuan dilaksanakan penelitian adalah untuk mengidentifikasi dan menetapkan elemen-elemen hirarki serta menetapkan prioritas strategi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan industri primer hasil hutan kayu yang berasal dari hutan rakyat di Kabupaten Bogor. Ruang lingkup penelitian difokuskan pada jenis penggergajian kayu dan penetapan strateginya menggunakan Analytical Hierachy Process (AHP) yang melibatkan para pakar/ahli dibidang industri primer hasil hutan kayu. Hasil penelitian merupakan kajian ilmiah, namun penerapannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten Bogor khususnya Dinas Pertanian dan Kehutanan yang diserahi tugas, tanggungjawab dan wewenang di bidang pertanian dan kehutanan serta pelaku atau aktor lainnya yang berdasarkan hasil penelitian menjadi pelaku peningkatan efektifitas pengelolaan industri primer hasil hutan kayu. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut Nazir (1999) pendekatan studi kasus dilakukan untuk memperoleh gambaran dan informasi yang lebih rinci mengenai suatu obyek tertentu selama kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh, termasuk lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Data yang diperlukan berasal dari responden pakar yang ditunjuk secara purposive sampling yang berasal dari internal Dinas Pertanian dan Kehutanan serta para pakar yang berasal dari luar Dinas Pertanian dan Kehutanan. Responden yang ditunjuk dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ; (1) kelompok responden tahap identifikasi elemen-elemen dalam penyusunan strategi peningkatan efektivitas pengelolaan industri primer hasil hutan kayu sebanyak 19 orang, (2) kelompok responden yang ditunjuk sebagai tim dalam Focus Group Discusion (FGD) sebanyak 6 orang, dan (3) kelompok responden yang dipilih dalam pembobotan elemen pada struktur hirarki sebanyak 10 orang. Pengolahan data dilakukan melalui analisis deskriptif dan metode Analytical Hierachy Process (AHP) sebagai alat analisis utama. Dari hasil pengumpulan data melalui kuisioner pada tahap I, diperoleh jawaban dari 17 (tujuh belas) orang responden yang ditunjuk. Jawaban- jawaban para responden terdiri dari : (1) 76 elemen faktor, (2) 84 elemen aktor, (3) 62 elemen tujuan, dan (4) 57 elemen strategi. Jawaban-jawaban dari semua responden dianalisis melalui FGD. Setelah dianalisis secara bertahap, ditetapkan bahwa yang menjadi faktor dalam peningkatan efektivitas pengelolaan indutri primer ini adalah : (1) perizinan usaha, (2) ketersediaan bahan baku, (3) produksi dan operasi industri, serta (4) sumber daya manusia. Elemen aktor terdiri dari : (1) pemerintah pusat, (2) pemerintah propinsi, (3) pemerintah kabupaten, (4) pelaku usaha, dan (5) Masyarakat/Petani. Untuk elemen tujuan terdiri dari : (1) Melindungi Hak-hak Negara Dan Masyarakat, dan (2) Kesinambungan dan Optimalisasi Manfaat Ekonomi, Ekologi dan Sosial. Sementara untuk elemen alternatif terdiri dari : (1) strategi regulasi perizinan usaha, (2) strategi industri terpadu berbahan baku mandiri, (3) strategi efisiensi dan optimalisasi industri , dan (4) strategi pendidikan dan latihan. Elemen-elemen yang terpilih dan ditetapkan melalui FGD, disusun kedalam sebuah hirarki yang menunjukkan gambaran hubungan antar elemen. Dari hubungan antar elemen tersebut dapat digambarkan hubungan bahwa peningkatan efektivitas pengelolaan industri primer hasil hutan kayu di Kabupaten Bogor akan terjadi apabila mampu mencapai tujuan pengelolaan yang menjamin kesinambungan dan optimalisasi manfaat ekonomi, ekologi dan sosial serta terlindunginya hak-hak negara dan masyarakat. Tingkat efektivitas ini sangat dipengaruhi oleh beberapa kriteria/ indikatornya yaitu : (1) proses perizinan usaha, terutama dilihat dari sisi kepemilikan izin usaha yang sah, (2) ketersediaan bahan baku yaitu bagaimana industri dapat memenuhi bahan baku industrinya, (3) manajemen produksi dan operasi yang dapat meningkatkan keuntungan, serta (4) bagaimana ketersediaan sumber daya manusia sebagai salah satu faktor produksi maupun sebagai pelaksana tugas-tugas pemerintahan. Berdasarkan peringkat dari penilaian bobot, strategi regulasi perizinan usaha mempunyai bobot tertinggi yang menjadi strategi prioritas dengan bobot sebesar 0,350 diikuti oleh strategi industri terpadu berbasis bahan baku mandiri (0,281), strategi efisiensi dan optimalisasi industri (0,210), dan strategi pendidikan dan latihan (0,160). Strategi regulasi perizinan usaha dilakukan melalui : (1) penyusunan regulasi yang sederhana agar mudah dan dapat dilaksanakan, (2) penyusunan regulasi yang berorientasi kepada tujuan, serta (3) penyusunan regulasi yang pendukung perizinan usaha. Strategi industri berbahan baku mandiri dilakukan melalui kewajiban pembangunan hutan rakyat sendiri yang dilakukan secara kerjasama/kemitraan dengan kelompok tani atau pemerintahan desa. Strategi efisiensi dan optimalisasi industri dilakukan melalui : (1) peningkatan rendemen hasil dalam bentuk peningkatan volume kayu gergajian yang dihasilkan dengan melakukan peremajaan alat dan mesin dan teknik pemotongan, dan (2) pemanfaatan limbah menjadi produk turunan baik dalam kerangka pengembangan/diversifikasi maupun dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Strategi pendidikan dan latihan dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan dan latihan yang ditekankan kepada aspek-aspek pengelolaan industri primer hasil hutan. Beberapa hal yang dapat disarankan untuk peningkatan efektivitas pengelolaan industri primer hasil hutan yang dapat memberikan manfaat kepada semua pihak melalui beberapa strategi yang dihasilkan adalah : (1) perlu dilakukannya langkah koordinasi terkait kewenangan pemberian izin antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten, dan (2) perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk menentukan standar dan kriteria penebangan pohon untuk keperluan bahan baku agar kepentingan untuk memenuhi bahan baku dan kepentingan akan fungsi konservasi dan fungsi utama lainnya tidak menjadi kontra produktif