Evaluasi kelayakan usaha perkebunan kelapa sawit rakyat (studi kasus di desa buluh nipis, kecamatan siak hulu, kabupaten kampar)

Sejak sektor pertanian merupakan kerangka dasar yang dicanangkan pemerintah pada tahun 1969 hingga 1978, serta melihat potensi yang tersedia pada subsektor perkebunan cukup besar, baik dari sumber daya alam yang tersedia, tenaga kerja yang melimpah dan relatif murah, didukung stabilitas politik dan moneter, mengakibatkan kebijaksanaan ditempuh dengan meletakkan prioritas pembangunan ekonomi nasional pada subsektor perkebunan. Dikenal tiga bentuk utama usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia, yaitu Perkebunan Rakyat (PR), Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan Perkebunan Besar Negara (PBN), kemudian terdapat bentuk lain yaitu Perusahaan Inti Rakyat (PIR), merupakan pola pengembangan perkebunan bermitra dengan perkebunan besar sebagai inti, yang dapat membantu dan membimbing rakyat disekitarnya sebagai suatu sistem kerja sama yang saling menguntungkan dan berkesinambungan. Perkembangan luas areal perkebunan kelapa sawit nasional selama dua dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan, yaitu dari 290.000 ha menjadi 7.009.776 ha pada tahun 2008. Dimana luas areal perkebunan kelapa sawit rakyat menunjukkan peningkatan yang signifikan, yaitu 6000 ha pada tahun 1980 menjadi 2.905.532 ha pada tahun 2008. Luas areal perkebunan kelapa sawit rakyat memberikan kontribusi rata-rata sebesar 34,72% dari luas areal perkebunan kelapa sawit nasional, dibandingkan dengan perkebunan kelapa sawit besar negara memberikan kontribusi rata-rata sebesar 12,99% dan 52,30% dari perkebunan kelapa sawit besar swasta. Luas areal perkebunan kelapa sawit rakyat yang memberikan kontribusi rata-rata sebesar 34,72%, harus memiliki daya saing yang tinggi dan kuat, agar dapat bersaing dengan perkebunan besar negara dan perkebunan besar swasta. Tetapi hal tersebut dapat dicapai dengan peningkatan produktivitas dan perbaikan mutu hasil, jika dilihat pada volume produksi kelapa sawit rakyat hingga tahun 2008, perkebunan kelapa sawit rakyat hanya memberikan kontribusi sebesar 29,40% dari total produksi perkebunan kelapa sawit di Indonesia, diikuti oleh produksi perkebunan besar negara sebesar 20,59% dan perkebunan besar swasta sebesar 50,01% Perkebunan kelapa sawit rakyat menguasai sebagian besar areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang terkonsentrasi di pulau Sumatera, dengan luas 2.227.280 ha pada tahun 2007, mengalami kenaikan pada tahun 2008 sebesar 4,53% menjadi 2.328.364 ha. Total produksi tandan buah segar (TBS) pada tahun 2007 mencapai 5.367.089 ton dan mengalami kenaikan sebesar 4,50% pada tahun 2008 mejadi 5.608.628 ton Luas areal kebun rakyat pada tahun 2007 di pulau Sumatera mencapai 2.227.380 ha, dengan total produksi 5.367.089 ton, sehingga produktivitasnya 2,41 ton/ha. Pencapaian produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat tergolong rendah dibandingkan dengan perkebunan kelapa sawit besar negara yang memiliki luas areal 488.136 ha dengan total produksi 1.765.911 ton, sehingga produktivitasnya 3,62 ton/ha dan perkebunan kelapa sawit besar swasta dengan luas areal 2.097.286 ha, total produksi mencapai 6.650.726 ton, produktivitasnya 3,17 ton/ha Rendahnya produksi maupun produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat, terjadi pada provinsi Riau, dengan produktivitas sebesar 2,55 ton/ha pada tahun 2007 dan 2,42 ton/ha pada tahun 2008, sedangkan untuk perkebunan kelapa sawit besar negara sebesar 4,14 ton/ha pada tahun 2007 dan 4,58 ton/ha pada tahun 2008, untuk perkebunan kelapa sawit besar swasta sebesar 3,72 ton/ha pada tahun 2007 dan 3,75 ton/ha pada tahun 2008. Kecenderungan rendahnya volume produksi tandan buah segar (TBS) perkebunan kelapa sawit rakyat diikuti dengan luasnya areal perkebunan kelapa sawit rakyat, mengakibatkan rendahnya produktivitas kebun kelapa sawit rakyat. Rendahnya produksi yang berakibat kepada rendahnya produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat, dikarenakan pekebun sebagai pemilik dan pelaksana perkebunan kelapa sawit rakyat memiliki banyak kelemahan dan menghadapi banyak hambatan sehingga produktivitas maupun mutu hasil produksi masih relatif rendah, yang pada gilirannya mengakibatkan daya saing yang rendah. Hal ini tercermin pada sebuah desa di kecamatan Siak Hulu, kabupaten Kampar, provinsi Riau, yang berjarak ± 47 Km dari Ibukota Propinsi Riau yaitu Pekanbaru, dengan sarana infrastruktur yang cukup memadai, yaitu jalanan aspal hingga ke ujung kebun di desa Buluh Nipis. Keberadaan usaha perkebunan kelapa sawit Rakyat di desa Buluh Nipis, telah berlangsung selama delapan tahun, dimulai dari April 2001 hingga April 2009. Dengan tingkat produktivitas sampai April 2009 mencapai 1,107 ton/ha, tergolong rendah bila dibandingkan dengan produktivitas provinsi Riau bahkan produktivitas perkebunan besar negara dan perkebunan besar swasta. Rendahnya produktivitas yang terjadi pada desa Buluh Nipis, merupakan kelemahan yang sering terjadi pada perkebunan kelapa sawit rakyat, hal ini dikarenakan para pekebun memiliki banyak kelemahan untuk mengoptimalkan produksi kebunnya. Selain harga jual tandan buah segar (TBS) yang rendah dipasaran, hal ini diperberat oleh lemahnya penyediaan informasi dan bimbingan dari pemerintah setempat. kemampuan pekebun untuk menyerap teknologi yang lebih maju, kurang memahami informasi pasar, sampai tingkat ketrampilan dan kemampuan pengelolaan yang dimiliki masih rendah. Sebagian besar pekebun tidak memiliki permodalan yang sebaik perkebunan besar negara dan perkebunan besar swasta, karena sulitnya memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh pihak perbankan untuk pengajuan kredit, sehingga dengan pendapatan yang rendah tidak memungkinkan digunakan sebagian dari pendapatan sebagai sumber modal untuk upaya pengembangan usaha. Didukung dengan ketersediaan pupuk dan harga jual yang tinggi, dan rendahnya kemampuan sumber daya manusia untuk mengelola kebun, hingga terbatasnya masalah permodalan. Melihat kelemahan-kelemahan yang terjadi pada desa Buluh Nipis, maka akan dilakukan evaluasi kelayakan usaha perkebunan kelapa sawit rakyat di desa Buluh Nipis, kecamatan Siak Hulu, kabupaten Kampar. Dengan adanya evaluasi kelayakan, diharapkan dapat menganalisa kelayakan usaha yang telah berjalan selama delapan tahun, dimana usaha tersebut dapat menunjang perekonomian bagi masyarakat desa tersebut, khususnya yang menjadi pekerja di perkebunan, juga menjadi penting bagi kecamatan dan mendukung untuk peningkatan produktivitas di kabupaten Kampar, yang terkenal dengan luas areal dan memiliki produktivitas terbaik di propinsi Riau. Evaluasi kelayakan akan melihat kelayakan usaha selama delapan tahun, dari berbagai aspek kelayakan usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode studi kasus, dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara langsung dengan pekebun yang menjadi responden. Pengambilan responden dilakukan secara sengaja dan dipilih berdasarkan karakteristik jenis tanah perkebunan, luasan tanah, status kepemilikan tanah dan jenis output produk yang dihasilkan. Teknik pengolahan dan analisa data menggunakan analisa kelayakan usaha yang meliputi beberapa aspek, yaitu : aspek pasar, aspek teknik, aspek finansial, aspek SDM dan aspek lingkungan dan analisa sensitivitas. Hasil analisa kelayakan usaha perkebunan kelapa sawit rakyat, menunjukkan bahwa dari aspek pasar adalah dengan produk kebun yang homogen (tandan buah segar), akses infrastruktur yang mendukung (dekat dengan kota dan kualitas jalan baik), penawaran TBS ke pasar selalu diserap habis oleh agen buah, tenaga kerja yang mudah didapatkan karena jumlah masyarakat desa yang banyak, harga jual TBS ditetapkan oleh dinas perkebunan propinsi dan kabupaten walaupun fluktuasi harga dapat terjadi karena gejolak pasar. Hal-hal tersebut yang membuat kualitas kelayakan aspek pasar dapat dipenuhi, walaupun terdapat beberapa hal yang dapat membuat pemenuhan kualitas kelayakan dapat menurun. Menurut aspek teknis, norma perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh pekebun di desa Buluh Nipis banyak yang tidak memenuhi kelayakan standar Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS). Tahapan tersebut adalah tahapan pembukaan lahan, sub-tahapan penanaman kacangan tidak dilakukan oleh pekebun di desa Buluh Nipis, pada tahapan pemeliharaan tanaman belum menghasilkan, sub-tahapan yang tidak dilakukan oleh pekebun adalah pemeliharaan sarana-prasarana, pengendalian hama dan penyakit, pemberantasan alang-alang dan pemeliharaan penutup tanah, ditambah pada akhir tahun tanaman belum menghasilkan (TBM) pekebun tidak melakukan persiapan panen. Pada tahapan pemeliharaan tanaman menghasilkan (TM) subtahapan yang tidak dilakukan oleh pekebun adalah pemeliharaan sarana prasarana, pengendalian hama dan penyakit dan pemeliharaan penutup tanah. Maka dengan beberapa sub-tahapan yang tidak dilakukan dan tidak memenuhi standar PPKS, maka kelayakan pada aspek teknis tidak dapat dipenuhi. Menurut aspek finansial, tahapan biaya investasi dan tahapan biaya pemeliharaan tanaman belum menghasilkan (TBM) dan tanaman menghasilkan (TM), didapatkan perkebunan kelapa sawit rakyat pada tingkat harga jual Rp 1.050,-/Kg, tingkat suku bunga 18%, berada pada IRR 19,82%, NPV positif sebesar Rp 607.727,- dan BCR sebesar 1,050 (diatas 1). Dengan terpenuhi nya ketiga kriteria kelayakan dari segi finansial, membuat usaha perkebunan kelapa sawit rakyat layak untuk dijalankan. Menurut aspek SDM, tenaga kerja yang dibutuhkan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok pemeliharaan tanaman, kelompok pemupukan dan penunasan dan kelompok pekerja panen. Dengan adanya pengelompokkan pekerja, akan lebih mudah untuk mengelola SDM dan efektivitas pekerjaan tidak saling tumpang tindih dan mengganggu. Menurut aspek Lingkungan, banyak kegiatan baik pada pembukaan lahan, pemeliharaan tanaman belum menghasilkan dan menghasilkan, tidak sesuai dengan pedoman RSPO. Di harapkan dengan peningkatan volume kebun, yang akan diikuti dengan peningkatan pendapatan kebun, akan meningkatkan dan melakukan setiap tahapan dan sub-tahapan yang tidak dilakukan atau tidak sesuai dengan pedoman RSPO