Analisis efektifitas tata ruang sebagai instrumen pengendali perubahan penggunaan lahan sawah menjadi penggunaan lahan non pertanian di kabupaten bekasi

Indonesia merupakan negara agraris dimana sebagian besar penduduknya hidup dari sektor pertanian. Swasembada beras semestinya terjadi di Indonesia karena menjadi sumber pangan dominan, tetapi pada kenyataannya produk pangan domestik tidak bisa memenuhi permintaan konsumen akan beras. Luas areal persawahan yang ada tidak mencukupi untuk mewujudkan swasembada beras karena produkivitasnya rendah. Permasalahan lain adalah lahan sawah yang ada mengalami penyusutan secara terus menerus. Oleh sebab itu perlu adanya upaya-upaya perlindungan dan pengendalian terhadap tanah-tanah pertanian yang produktif. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan melalui 3 (tiga) strategi yaitu memperkecil peluang terjadinya konversi, mengendalikan kegiatan konversi tanah, dan yang ketiga, adanya instrumen pengendali konversi tanah. Saat ini, salah satu instrumen utama dalam pengendalian pemanfaatan ruang untuk mencegah konversi lahan sawah adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan mekanisme perijinan misalnya izin lokasi. Namun demikian, pada kenyataannya laju konversi tanah sawah irigasi masih terus berlangsung. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian sejauh mana efektifitas RTRW sebagai instrumen dalam mempertahankan keberadaan tanah sawah. Sosialisasi dari pemerintah tentang RTRW beserta kebijakannya harus dilaksanakan secara berkala, karena keberhasilan suatu pembangunan dan implementasi kebijakan pemerintah dalam hal ini RTRW tidak akan berhasil pelaksanaannya jika tidak mendapat dukungan dari masyarakat sebagai pelaku hukum tersebut. Hal ini sangat diperlukan untuk membentuk persepsi masyarakat. Kabupaten Bekasi sebagai salah satu hinterland wilayah Jakarta telah menjadi daerah limpahan perluasan kawasan perkotaan untuk sektor pemukiman, industri dan pariwisata. Secara demografis, jumlah penduduk kabupaten Bekasi mengalami peningkatan yang sangat pesat. Disamping itu terdapat jalan tol Jakarta-Cikampek yang menunjang aksesibilitas kegiatan industri yang berkembang. Sebagai akibatnya konversi lahan sawah terjadi dengan cepat. Penelitian ini bertujuan untuk: (a) Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan sawah menjadi non pertanian; (b) Menganalisis efektifitas instrumen tata ruang sebagai upaya menekan penyusutan tanah sawah; (c) Menganalisis persepsi masyarakat tentang instrumen tata ruang; (d) Menganalisis persepsi masyarakat tentang adanya alih fungsi sawah. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif melalui metode survey. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling untuk responden ahli/praktisi, sedangkan untuk responden petani digunakan teknik simple random sampling. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder, sedangkan sumber data berasal dari responden, BPS, Direktorat Penatagunaan Tanah, dan Bappeda Kabupaten Bekasi. Data tersebut diperoleh melalui observasi langsung, wawancara, kuesioner dan studi pustaka. Tahapan yang dilakukan dalam analisis data adalah: (1) analisis spasial, yang digunakan untuk menganalisis perubahan penggunaan tanah; (2) analisis deskriptif kualitatif dan statistik deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan sawah dan implementasi RTRW; dan (3) analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui persepsi petani tentang tata ruang dan alih fungsi lahan. Berdasarkan hasil analisis spasial diketahui bahwa dari tahun 1988 sampai 2009 terjadi penyusutan lahan sawah yang diiringi dengan bertambah luasnya penggunaan lahan untuk kampung, emplasemen/industri, perumahan, tegalan dan tanah kosong. Alih fungsi lahan sawah paling besar terjadi lima tahun terakhir (2004-2009) yaitu seluas 13.700 Ha dibandingkan 10 tahun sebelumnya (1994-2004) seluas 10.685 Ha. Perubahan penggunaan lahan sawah irigasi menjadi penggunaan lain paling luas menjadi kampung, tegalan perumahan, dan tanah kosong. Sedangkan lahan sawah tadah hujan paling luas berubah menjadi kampung, emplasemen/industri, tegalan, dan perumahan. Dari hasil perbandingan dua RTRW yaitu dari tahun 1999 dan 2007, diketahui terjadinya inkonsistensi RTRW. Pada RTRW tahun 1999 luas kawasan pertanian lahan basah dialokasikan 66.937 Ha, sedangkan pada RTRW tahun 2007 luasannya menurun menjadi 51.093 Ha. Dari hasil analisis spasial juga diketahui bahwa sawah irigasi yang direncanakan untuk dikonversi adalah seluas 18.400 Ha. Hal ini dapat dilihat dari total luas sawah beririgasi teknis pada tahun 2009 adalah 58.680 Ha dan luas sawah tadah hujan 2.486 Ha. Sementara dalam RTRW Kabupaten Bekasi (2007), luas kawasan pertanian lahan basah adalah 51.039 Ha. Berarti dari luas sawah yang ada (58.680 Ha) hanya 51.039 Ha yang direncanakan dipertahankan sebagai sawah. Apabila luas kawasan pertanian lahan basah tersebut dirinci lebih lanjut, maka dalam kawasan tersebut terdapat 40.280 Ha sawah beririgasi, dan 475 Ha sawah tadah hujan. Dengan demikian ternyata sawah irigasi yang direncanakan diperuntukkan sebagai pertanian lahan basah lebih kecil yakni seluas 40.280 Ha. Hasil analisis deskriptif kualitatif dan statistik deskriptif diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan yaitu (1) Faktor ekonomi dan sosial yaitu perbedaan antara land rent pertanian yang jauh dibawah land rent non pertanian sehingga banyak masyarakat yang mengubah lahan pertaniannya untuk dijadikan perumahan; (2) Infrastruktur yaitu pembangunan jalan tol berakibat berubahnya kawasan disekitar (di pinggir-pinggir jalan tol) seiring kemudahan aksesibilitas; (3) Industri, salah satu prioritas pembangunan terutama industri pengolahan karena memberikan sumbangan yang besar terhadap PAD sehingga mendukung perkembangan wilayah Kabupaten Bekasi dari sektor ekonomi; (4) Peraturan Perundang-undangan. Belum adanya undang-undang yang tegas untuk menjaga dan melindungi lahan sawah terutama sawah irigasi sehingga masyarakat dengan mudah mengalih fungsikan lahannya dengan mencari celah-celah hukum karena tidak adanya sanksi yang tegas. Penelitian menunjukkan persepsi masyarakat terhadap alih fungsi lahan dipengaruhi oleh faktor demografi yaitu usia, tingkat pendidikan, pendapatan, luas lahan yang dimiliki, status kepemilikan tanah, dan lama penguasaan. Mayoritas masyarakat tidak mengetahui atau paham tentang tata ruang (RTRW) begitu juga dengan manfaat RTRW, oleh karena itu sebagian besar masyarakat tidak merujuk ke RTRW jika akan menggunakan lahan mereka. Dari persepsi masyarakat tentang alih fungsi lahan diketahui bahwa sebagian besar petani akan mempertahankan lahan sawah mereka dengan alasan bahwa bertani merupakan satu-satunya sumber mata pencaharian bagi mereka. Sedangkan jika petani akan melakukan konversi maka hal tersebut dilakukan karena mereka sudah tidak mampu lagi mengusahakan lahan pertaniannya akibat tingginya biaya produksi. Demikian pula petani untuk menjual lahan sawahnya dikarenakan desakan ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sebagai modal usaha disamping untuk biaya sekolah anak. Namun demikian mayoritas petani setuju akan adanya larangan untuk mengkonversi lahan sawah. Berdasarkan hasil analisis di atas maka ada tiga hal yang dapat direkomendasikan kepada pembuat kebijakan agar implementasi RTRW lebih efektif di dalam mengendalikan konversi lahan sawah yaitu : (1) memperhatikan aspirasi masyarakat dalam menyusun perencanaan RTRW, hal ini dapat dilakukan misalnya dengan mengadakan sosialisasi tentang RTRW melalui pertemuan-pertemuan dengan masyarakat; (2) memperhatikan faktor-faktor yang mendorong petani menjual dan atau mengkonversi lahan pertaniannya, serta (3) memasukkan program perlindungan sawah ke dalam RTRW