Strategi Badan Pengendalian Lmgkungan Hidup Daerah Propinsi Jawa Barat Dalam Mengendalikan Pencemaran Limbah Cair Industri Ke Air Sungai.

Air sungai merupakan salah satu sumber air penting dalam proses agribisnis, baik pada tahap on farm maupun pada tahap manufakturing. Oleh karena itu air sungai dibagi berdasarkan golongan peruntukannya, yaitu Golongan A adalah air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa h m s diolah terlebih dahulu. Golongan B, yaitu air yang dapat digunakan sebagai air baku untuk diolah sebagai air minum dan keperluan rumah tangga Golongan C, yaitu air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan petemakan. Adapun Golongan D, yaitu air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian dan dapat dimanfaalkan unfuk usaha perkotaan, industri dan listrik tenaga air. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh BPLHD - - Propinsi Jawa Barat melalui Program air bersih, sungai-sungai di Jawa Barat banyak yang kualitasnya tidak sesuai lagi dengan golongan peruntukannya Hal ini diakibatkan telah tercemar oleh berbagai polutan terutama oleh limbah cair industri. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, yang diperkuat oleh Peraturan Daerah No 10 tahun 1995, tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair, bahwa gubernur bertanggung jawab dalam mengendalikan kualitas air sungai. Dalam pelaksanaan sehari-harinya kewenangan ini diserahkan kepada dmas/instansi tehis terkait, yaitu Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Propinsi Jawa Barat. Upaya-upaya pengendalian telah banyak dilakukan terutama melalui kegiatan Program Kali Bersih (Prokasih), melalui peraturan yang menghmskan mendapat izin dari gubemur bagi siapa saja baik perorangan maupun badan usaha yang membuang limbah cair ke sumber air, serta pemantauan reguler dan dalam rangka penyelesaian kasus. Namun upaya-upaya tersebut belum banyak berhasil, yang dicirikan oleh semakin tercemamya air sungai oleh limbah cair industri. Disamping itu dari sekitar 4000 industri di Jawa Barat baru 260 industri yang resmi mendapat izin pembuangan limbah cair dari gubemur, adapun sisanya membuang limbah cair secara illegal. Dalam rangka pengendalian limbah cair industri ke air sungai, BPLHD Propinsi Jawa Barat dihadapkan kepada berbagai masalah antara lain masih rendahnya kesadaran sebagian pengusaha terhadap lingkungan sehingga mereka membuang limbahnya tanpa diolah terlebih dahulu. Disamping itu krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan pengolahan limbah cair oleh industry menjadi sesuatu yang tidak diprioritaskan, penegakkan hukum lingkungan masih lemah, koordinasi antar sektor dan daerah terutama terkait dengan otonomi daerah belum mantap serta terbatasnya anggaran dan sarana pengendalian. Atas dasar itu maka perlu dirumuskan suatu strategi yang secara efekif mampu mengendalikan pencemaran limbah cair industri ke air sungai. Strategi tersebut harus didasarkan kepada faktor-falrtor lingkungan yang berpengaruh, baik ekstemal maupun internal. Sehubungan dengan hal tersebut telah dilakukan penelitian, disamping dalam rangka penyusunan tesis, juga diharapkan akan menjadi sumbangan pemikiran berharga bagi Pemerintah Propinsi Jawa Barat, khususnya Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah, dan umumnya bagi instansi/lembaga terkait dalam pengendalian pencemaran limbah cair industri ke sumber air dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan bagi berbagai pihak terkait dalam menyusun kebijakan , program dan kegiatannya masing-masing. Dengan demikian pengendalian pencemaran limbah cair industri ke sumber air dapat dilaksanakan secara lebih terencana terarah dan terkoordinasikan dengan baik dan tidak bejalan secara tumpang tindih, baik antar sektor maupun antara propinsi dengan kabupaten/kota. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pengendalian pencemaran limbah cair industri ke air sungai di Jawa Barat, mengetahui bagaimana respon BPLHD Propinsi Jawa Barat terhadap faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh tersebut serta merumuskan strategi pengendalian pencemaran limbah cair indushi ke air sungai di Jawa Barat Adapun metoda yang digunakan adalah Analisis SWOT untuk mendapatkan rumusan berbagai altematif strategi yang didasarkan kepada faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh baik eksternal maupun intemal, Analisis EFELFE untuk mendapatkan gambaran respon dari BPLHD Propinsi Jawa Barat terhadap falrtor-faktor lingkungan tersebut serta Analisis QSPM untuk memilih strategi prioritas dari strategi altematif yang ada. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa faktor-faktor lingkungan ekstemal yang berpengaruh adalah adanya peluang bahwa industri mampu menetapi Baku Mutu Limbah Cair, keja sama dengan pihak ketiga, kineja laboratorium lingkungan dapat ditingkatkan, tersedianya teknologi pengolahan limbah cair, meningkatnya kesadaran masyarakat sebagai alat kontrol social pencemaran liigkungan, kesadaran dan tanggung jawab sebagian pengusaha terhadap lingkungan yang masih rendah, krisis ekonomi yang berkepanjangan, mash mengemukanya ego sektoral dan daerah, masih lemahnya penegakan hukum, serta adanya kecenderungan daerah untuk mengeksploitasi SDA secara berlebihan Adapun faktor-faktor lingkungan intemal yang berpengaruh adalah adanya kewenangan, adanya SDM yang memadai, adanya PPNS, adanya peraturan dan juklak ,tingginya komitrnen pimpinan, terbatasnya sarana mobilitas dan laboratorium, terbatasnya anggaran, belum adanya SIML yang handal serta belum adanya strategi pengendalian yang jelas. Faktor-faktor lingkungan tersebut direspon oleh BPLHD Propinsi Jawa Barat secara bervariasi mulai dari respon sangat baik, baik, sedang sampai pada respon tidak baik. Dalam hal ini, temyata secara keseluruhan, BPLHD Propinsi Jawa Barat telah merespon faktor-faktor lingkungan ekstemal tersebut walaupun belum optimal sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dicirikan oleh besarnya Total Nilai Tertimbang yang mencapai 2,64. Namun demikian terhadap faktor-faktor lingkungan internal, BPLHD berada pada posisi yang relatif kurang baik yang dicirikan oleh Total Nilai Tertimbang sebesar 2,42. Hal ini berarti bahwa kekuatan dan kelemahan yang ada belum dapat direspon dengan baik. Dari Analisis SWOT ada 9 (sembilan) altematif strategi pengendalian pencemaran limbah cair industri, yaitu : Strategi 1. Meningkatkan pembinaan dengan mensosialisasikan teknologi pengolahan limbah cair tepat guna kepada industri. Strategi 2. Meningkatkan pemberdayaan dan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Strategi 3. Mengoptimalkan peran laboratorium lingkungan dalam rangka pengendalian pencemaran limbah cair industri. Strategi 4. Menyusun mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. Strategi 5. Memperbaiki peraturan untuk memberikan kewenangan secara proporsional dalam rangka meningkatkan efektifitas koordinasi. Strategi 6. Melakukan bimbingan teknis dan pengendalian yang intensif kepada kabupaten/kota sehingga tidak tejadi eksploitasi SDA yang tidak proporsional Strategi 7. Melakukan keja sama dengan pihak ketiga dalam pembuatan SIML dan Strategi Pengendalian Pencemaran Limbah Cair Industri Strategi 8. Menyusun mekanisme dan prosedur koordinasi, bersama-sama dengan instansi terkait dan daerah kabupaten/kota. Strategi 9. Intensifkan pengawasan dan pengendalian melalui pelaporan dari kabupatenkota, industri dan masyarakat. Alternatif strategi di atas pada dasarnya merupakan strategi prioritas yang bila memungkinkan, dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Namun bila tidak memungkinkan, BPLHD Propinsi Jawa Barat dapat melaksanakan strategi tersebut berdasarkan prioritas sebagaimana dihasilkan oleh Analisis QSPM. Berdasarkan Analisis QSPM, strategi pertama yaitu "Mengoptimalkan peran Iaborutorium lingkungan daIam rangka pencemaran limbah cair industri", merupakan strategi prioritas. Sebagai prioritas kedua dan ketiga adalah masing-masing "Meningkatkan pembinaan dengan mensosialisasikan teknologi pengolahan limbah cair tepat guna kepada industri" dan "Melakukan bimbingan teknis dan pengendalian yang intensif kepada kabupaten/kota sehingga tidak terjadi eksploitasi sumberdaya alam yang tidak proporsional". Dalam rangka mengoptimalkan peran laboratorium lingkungan di Jawa Barat, disarankan hal-hal sebagai berikut : a. Laboratorium lingkungan harus ditetapkan oleh Keputusan Gubernur atas dasar pertimbangan uji profisiensi, uji sistem mutu dan audit laboratorium bekeja sama dengan Kantor Menteri Lingkungan Hidup, dengan masa berlaku tidak lebih dari 5 (Lima) tahun. b. Untuk itu SK Gubernur Jawa Barat No 56.3 l/SK. 1718/BKPMD/1992 dan No 658.3lISK.1836-BLW97, tentang Penunjukan Laboratorium Penguji Kualitas Air di Jawa Barat, perlu ditinjau ulang. c. Memberri kesempatan kepada laboratorium lain untuk ditetapkan sebagai laboratorium lingkungan, dengan melakukan pembinaan teknis yang intensif, bekeja sama dengan Kantor Menteri Ligkungan Hidup Dalam rangka pembinaan dengan mensosialisasikan teknologi tepat guna kepada industri, BPLHD Propinsi Jawa Barat hendaknya bekeja sama dengan konsultan atau Perguruan Tiggi dan industri, dengan menempatkan diri sebagai koordinator, fasilitator dan negosiator agar kegiatan dimaksud dapat bejalan sebagaimana yang diharapkan. Adapun anggaran diupayakan dapat ditanggulangi oleh industri yang bersangkutan, sehingga terwujud keja sama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat dan sekaligus merupakan bukti peran masyarakat dalam pembangunan. Dalam rangka bimbingan teknis kepada kabupatenlkota perlu segera disiapkan instrumen legalitasnya yang mengatur pelaksanaan koordinasi antar sektor terkait dan bimbingan teknis propinsi kepada kabupatenlkota yang disusun dan disepakati secara bersama-sama terutama oleh propinsi dan kabupatenlkota. Untuk itu alangkah tepat apabila Rencana Induk Prokasih Visi 2005 yang akan disusun oleh BPLHD Propinsi Jawa Barat dapat mengakomodasikan hal tersebut