KAJIAN KUALIFIKASI PEGAWAI PADA DINAS PERTAMANAN DAN KEINDAHAN KOTA PROPINSI DKI JAKARTA

Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota Propinsi DKI Jakarta yang dikenal sebagai " Dinas Teknis " , namun ditinjau dari kualifikasi SDMnya banyak yang berpendidikan non teknis sehingga julukan teknis kian memudar. Pada sisi lain baik persyaratan jabatan maupun kualifikasi SDM masih belum baku, sehingga kerapkali menjadi masalah dalam pembinaan karier pegawai di lingkungan Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota Propinsi DKI Jakarta. Berkenaan dengan itu pada era reformasi dan globalisasi yang menuntut keterbukaan dalam pembinaan karier pegawai baik promosi, mutasi maupun demosi memerlukan konsep pemikiran yang logis dan dapat dilaksanakan secara transparan sehingga dapat dilihat dan ditelusuri keberadaan pembinaan karier pegawai di lingkungan Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota Propinsi DKI Jakarta, yang mengacu pada sistem karier secara menyeluruh (global) yaitu Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta telah mengeluarkan SK Gubernur Nomor 1492 Tahun 1993 tentang Jenjang Karier PNS dalam Jabatan Stuktural di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta, yang bagi unit/instansi termasuk Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota Propinsi DKI Jakarta dinilai sangat umum, sehingga tidak ada pembatasan kualifikasi pegawai yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota Propinsi DKI Jakarta. Dalam pada itu Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota Propinsi DKI Jakarta juga telah mengeluarkan persyaratan teknis jabatan di Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota Jakarta sesuai Perda 7/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota Propinsi DKI Jakarta melalui edaran Kepala Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota Propinsi DKI Jakarta tanggal 4 Oktober 2000, yang nampak cukup rinci Namun apabila persyaratan tersebut dibandingkan dengan SK Gubernur 1492/1993 tersebut, nampaknya setingkat lebih tinggi, sehingga diperlukan ketentuan yang lebih rinci agar dapat diejawantahkan lebih baik dan diterima oleh seluruh pihak. Dalam rangka mengangkat persyaratan yang baku dan konkrit terhadap kualikasi pegawai itu dilakukan penelitian terhadap 100 orang pegawai dilingkungan Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota Propinsi DKI Jakarta, baik pejabat maupun staf yang dapat mewakili keadaan khususnya, kualifikasi pegawai teknis dan non teknis dilingkungan Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota Propinsi DKI Jakarta. Sebelum pelaksanaan penelitian ditetapkan inti permasalahan. Hal ini mengingat permasalahan yang terkait terhadap Kajian Kualifikasi Pegawai pada Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota Propinsi DKI Jakarta cukup kompleks dan terlalu banyak, sehingga perlu diatasi dan dirumuskan masalah sebagai berikut : 1. Faktor-faktor yang selama ini dipergunakan sebagai pertimbangan dalam penentuan kualifikasi pegawai teknis dan non teknis pada Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota Propinsi DKI Jakarta. 2. Persyaratan-persyaratan apa yang seyogianya dapat dijadikah ketentuan sebagai pegawai teknis dan non teknis pada Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota Propinsi DKI Jakarta. 3. Bagaimana menentukan kualifikasi pegawai yang bermuara pada alur karier bagi tenaga teknis dan non teknis Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota Propinsi DKI Jakarta Dengan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian dititik beratkan pada : 1. Analis faktor-faktor yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kuaIifikasi pegawai teknis dan non teknis dilingkungan Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota Propinsi DKI Jakarta. 2. Penyusunan persyaratan jabatan teknis dan non teknis berdasarkan kebutuhan jabatan sesuai Perda 7/1997 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota Propinsi DKI Jakarta, sekaligus menyusun kualifikasi pegawai teknis dan non teknis. 3. Mempelajari dan menelusuri faktor-faktor dominan untuk merekomendasikan kualifikasi tenaga teknis dan non teknis pada Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota Propinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian yang tertuang dalam tulisan ini adalah : 1). Faktor-faktor Pertimbangan Kualifikasi pegawai, adalah faktor: faktor Pendidikan, faktor masa kerja, Faktor bidang pengalaman tugas, Faktor pendidikan dan faktor bidang pengalaman tugas secara simultan terhadap kategori kerja, serta Faktor Pendidikan, Masa kerja dan Kategori kemampuan teknis. Faktor pertimbangan itu dilakukan melalui survey dan uji tanda (sign test), faktor tersebut diuji melalui tiga kategori yaitu : a) Sampel khusus pegawai berpendidikan SLTA kebawah, 35 responden. b) Sampel khusus pegawai berpendidikan D3 keatas, 65 responden c) Sampel secara keseluruhan, sejumlah 100 pegawai. Ketiga sampel ini menguji keterkaitan antara pendidikan terhadap kategori teknis (sign I), keterkaitan masa kerja dengan kategori teknis (sign 2), dan bidang pengalaman tugas terhadap kategori teknis (sign 3) serta menguji keterkaitan pendidikan, masa kerja dan kategori kerja secara simultan. Bagi mereka yang berpendidikan SLTA kebawah tenyata tidak ada kaitan antara pendidikan dengan kategori teknis, juga tidak ada kaitan antara masa kerja dengan kategori teknis, demikian juga bidang pengalaman tugas tidak ada kaitannya dengan penentuan kategori teknis . Ternyata untuk mereka yang berpendidikan SLTA kebawah dapat dinyatakan teknis setelah mereka bermasa kerja sepuluh tahun dengan jurusan SLTA tertentu. Sementara untuk mereka yang berpendidikan D3 keatas temyata sangat menentukan penentuan kategori teknisnya, kecuali masa kerja. Dengan demikian dapat ditentukan bahwa mereka yang berpendidikan D3 keatas bisa langsung ditentukan kemampuan teknisnya tanpa melihat masa kerjanya Secara keseluruhan, dari hasil pengujian seratus responden ini sama dengan sample pendidikan D3 keatas, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagai bahan pertimbangan kualifikasi pegawai adalah bahwa pegawai dapat disebut sebagai tenaga teknis apabila mereka berpendidikan SLTA kebawah harus diperhatikan masa kerja yakni sekitar 10 tahun dengan jurusan SLTA sebagai berikut : STM, SPMA, . SMA jurusan Paspal, IPA, A1, A2, Biologi. Sedangkan untuk mereka yang berpendidikan D3 keatas tidak perlu dilihat masa keja, tetapi langsung melihat jurusan pendidikannya. Apabila jurusan Lansekap, Arsitektur, Teknik Sipil, Pertanian dan eksakta lainnya bisa dikategorikan sebagai tenaga teknis, tetapi bila jurusan sekolahnya pada bidang administrasi, ekonomi, hukum dan sosial politik lainnya dikategorikan sebagai tenaga non teknis. 2). Persyaratan-Persyaratan yang dijadikan ketentuan sebagai kualifikasi jabatan dalam alur karier untuk mencapai jenjang jabatan di Dinas Pertamanan dan . Keindahan Kota Propinsi DKI Jakarta. Sebagaimana telah diungkapkan bahwa penentuan kualifikasi diatas akan diarahkan ke dalam alur karier, sementara untuk masuk kedalam karier tertentu telah diatur secara intern Dinas oleh edaran Kepala Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota Propinsi DKI Jakarta 4 Oktober 2000. Sementara sistem karier secara umum Pemerintah Propinsi DKI Jakarta telah diatur oleh SK. Gubemur No. 1492/1993 tentang jenjang karier PNS dalam jabatan struktur di lingkungan Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota Propinsi DKI Jakarta. Setelah diadakan penelusuran lebih jauh temyata aturan persyaratan intern Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota Propinsi DKI Jakarta terlalu tinggi, sedangkan SK. Gubemur No.1492/1993 terlalu umum, sehingga perlu dipadukan yang menghasilkan persyaratan yang logis dan dapat ditetapkan oleh Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota Propinsi DKI Jakarta secara baku dan baik. 3). Faktor dominan dan ketentuan kualifikasi pegawai teknis dan non teknis di Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota Propinsi DKI Jakarta. Mengacu pada butir 1 dan butir 2 dikaitkan dengan struktur organisasi Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota Propinsi DKI Jakarta dan tugas pokok masing-masing jabatan didapatkan faktor dominan yang menentukan karakteristik tenaga kerja (pegawai) ; persyaratan jabatan ; yang terbagi atas teknis dan non teknis. Kesemua itu terfokus pada pengertian teknis dan non teknis yang selama ini menjadi masalah dan pertentangan yang tak kunjung usai, yang pada akhirnya diharapkan dapat dijadikan pedoman atau panduan untuk ditetapkan atau dijadikan ketentuan baku pada Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota Propinsi DKI Jakarta. Selanjutnya model kualifikasi pegawai dan jabatan ini sekaligus ketentuan teknis sebagai penjabaran SK. Gubernur No.1492 tahun 1993 dapat diikuti oleh unit/instansi lain di jajaran Pemerintah Propinsi DKI Jakarta