Analisis Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta

Adanya perubahan lingkungan suatu organisasi mengakibatkan lahimya tuntutan terhadap perlunya perubahan pada suatu organisasi untuk lebih meningkatkan aktivitas dan efektifitas organisasi. Secara umum setiap perubahan yang terjadi dalam organisasi akan selalu melibatkan dua hal yang sangat mendasar pada perubahan organisasi, yaitu pembagian kerja ke dalam berbagai tugas yang dibentuk dan koordinasi dari tugas-tugas yang dibentuk tersebut untuk memperlancar seluruh aktivitas. Struktur organisasi juga merupakan faktor penting lainnya bagi pihak manajemen dalam mempengaruhi atau membentuk budaya organisasi seperti perilaku individu dan kelompok dalam organisasi. Selain itu melalui struktur organisasi pihak manajemen menetapkan harapan-harapan organisasi dapat dipenuhi melalui individu-individu dan kelompok-kelompok dalam organisasi. Penataan kembali struktur organisasi Biro Kepegawaian Daerah menjadi Badan Kepegawaian Daerah Propinsi DKI Jakarta dilakukan karena lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini telah memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia untuk hidup dan berkembang sesuai dengan karakteristik serta nilai-nilai yang ada dan berkembang di daerah tersebut. Berdasarkan penelitian ini mengindikasikan bahwa perubahan organisasi yang mengelola di bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dari Biro ke bentuk Badan telah sesuai dan mengarah kepada kebutuhan dan tuntutan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Dari faktor-faktor struktur organisasi, yaitu kompleksitas, formalisasi dan sentralisasi, yang berkorelasi terhadap efektifitas organisasi Badan Kepegawaian Daerah Propinsi DKI Jakarta ditanggapi secara bervariasi oleh pegawai. Hal ini terindikasi dari hasil analisis dengan Uji Korelasi Ranks Spearman yang menghasilkan taraf signifikansi yang beragam (dari tidak signifikan, cukup signifikan dan sangat signifiikan) menurut karakteristik respondennya. Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis korelasi ini membuktikan bahwa karakteristik pegawai memiliki pengaruh penting terhadap persepsinya dalam menanggapi faktor-faktor struktur organisasi mana yang berkorelasi secara signifikan dengan efektifitas organisasi. Selanjutnya, penelitian ini juga mengindikasikan bahwa dari ketiga faktor struktur organisasi tersebut, jika dilihat dari tingkat korelasinya dengan mengakomodasi berbagai pendapat responden sesuai karakteristiknya, menunjukkan bahwa urutan faktor struktur organisasi dari yang paling berkorelasi adalah faktor formalisasi, kompleksitas dan sentralisasi. Hasil ini menunjukkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Propinsi DKI Jakarta dalam menjalankan aktivitas kelembagaannya sangat tergantung efektifitasnya pada faktor formalisasi. Artinya sejauh mana Badan Kepegawaian Daerah Propinsi DKI Jakarta telah mampu menstandarisasi seluruh aktivitasnya, baik di tingkat organisasi sampai ke tingkat unit kerja yang paling rendah sekalipun. Selanjutnya pihak manajemen perlu mengkaji atau memperhatikan sejauh mana kompleksitas pekerjaan yang menjadi tanggung jawab organisasi telah terdiferensiasi dengan baik, sehingga tidak ada tumpang tindih atau duplikasi tugas. Adapun untuk faktor sentralisasi, Badan Kepegawaian Daerah Propinsi DKI Jakarta yang merupakan organisasi pemerintah daerah dengan norma dan nilai yang cenderung mendahulukan atasan, maka harapan untuk mewujudkan adanya sentralisasi dalam proses pengambilan keputusan serta dalam aliran informasi, pada dasarnya telah terwujud. Oleh karena itu, pegawai menganggap bahwa faktor sentralisasi dapat ditunda penataannya. Adapun implikasi dari hasil penelitian ini terhadap kebijakan yang terkait dengan struktur organisasi dan efektifitas organisasinya adalah perlunya kebijakan yang mengatur keberadaan Badan Kepegawaian Daerah Propinsi DKI Jakarta tersebut dilengkapi dengan standarisasi pelaksanaan tugas yang jelas sehingga memungkinkan setiap aktivitas kelembagaan atau pekerjaan dalam organisasi atau dalam unit kerja dapat dilaksanakan dengan baik. Dari berbagai temuan yang diperloleh dalam penelitian ini, maka agar organisasi ini tetap dapat berjalan secara efektif, maka direkomendasikan beberapa hal berikut ini. 1. Badan Kepegawaian Daerah Propinsi DKI Jakarta perlu segera mengevaluasi atau melakukan penyempumaan standarisasi pekerjaan. Dengan demikian jika organisasi dihadapkan pada persoalan pekerjaan yang memerlukan penyelesaian baik di tingkat unit kerja sampai pada tingkat organisasi, maka upaya penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara yang jelas dan baku karena pegawai mampu mengkomunikasikan permasalahan tersebut secara cepat dan baik sesuai dengan aturan dan prosedur kerjanya masing-masing. 2. Badan Kepegawaian Daerah Propinsi DKI Jakarta perlu lebih meningkatkan sosialisasi atas perubahan Biro menjadi Badan Kepegawaian Daerah. Artinya bahwa organisasi ini perlu senantiasa memposisikan dirinya sebagai satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta