Pengembangan Sistem Insentif Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Aparat (Kasus pada Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol Propinsi DKI Jakarta)

Dengan berlakunya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta makin kritisnya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang baik, diharapkan Pemerintah Propinsi mampu menghadapi fenomena yang terjadi dimasyarakat. Selain itu terdapat pula aspek lain yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Propinsi adalah aspek kemandirian yang dikenal dengan era otonomi daerah. Dengan kedudukannya yang strategis sebagai ibukota negara, berimplikasi tehadap tuntutan kinerja Pemerintah Propinsi yang tinggi, diharapkan menjadi barometer keberhasilan pemerintahan di era otonomi daerah. Untuk mewujudkan ha1 tersebut, perlu didukung oleh sumberdaya manusia didalamnya agar mampu bekerja secara profesional dan efisien. Agar sumberdaya mauusia dapat bekerja dengan kinerja yang optimal, maka Pemerintah Propinsi dalam ha1 ini unit yang terdapat didalamnya, untuk melakukan upaya yang dapat mendorong peningkatan Kinerja. Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol Propinsi DKI Jakarta, merupakan salah satu biro di lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi DKI Jakarta, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1992, mempunyai fungsi dan tugas dalam proses pencapaian tujuan adalah melaksanakan administrasi melayani pimpinan, administrasi ketatausahaan, melakukan kegiatan menyiapkan kebutuhan dan fasilitas pimpinan Pemerintah Daerah, protokol, pelayanan tamu, perjalanan dinas pimpinan dan pejabat serta pembinaan sandi dan telekomunikasi. Supaya kegiatau tersebut dapat berjalan dengan baik, diperlukan sumberdaya manusia yang handal dan mampu menjalankan fungsi dan tugas. Untuk itu berbagai upaya meningkatkan kinerja aparat, perlu dilakukan agar pegawai temotivasi untuk bekerja dengan baik. Salah satu upaya yang dilakukan, dengan memperhatikan kesejahteraan mereka melalui pemberian kompensasi diluar gaji seperti pemberian berupa insentif. Insentif merupakan salah satu bentuk program untuk memotivasi pegawai yang dinyatakan dalam bentuk uang, sehingga sistem insentif sebagai bentuk penghargaan berupa perangsang yang didasarkan atas prestasi kerja yang tinggi. Dalam penerapannya sistem insentif yang terdapat di biro Administrasi Pimpinan dan Protokol Propinsi DKI Jakarta perlu didasarkan pada berbagai pertimbangan yang mampu mencerminkan aspek obyektivitas dan keadilan. Atas dasar kondisi yang melatar belakangi tersebut, maka penelitian mengambil tema Pengembangan Sistem Insentif yang terdapat pada Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol Propinsi DKI Jakarta dalam kaitan meningkatkan Kinerja aparat. Penelitian dilakukan untuk melihat apakah penerapan pemberian insentif saat ini efektif atau tidak, maka harus diketahui kondisi penerapannya. Insentif yang dlakukan saat ini baru didasarkan kepada golongan dan kepangkatan pegawai dan bukan didasarkan kepada prestasi kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan kecemburuan sosial. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengevaluasi penerapan sistem insentif di Biro Pimpinan dan Protokol Propinsi DKI Jakarta, (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja yang dikaitkan dengan pemberian insentif, (3) memformulasikan berbagai upaya yang dapat meningkatkan efektifitas penerapan sistem insentif untuk dapat meningkatkan kinerja aparat. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam penelitian ini melibatkan pendapat tanggapan pegawai melalui berbagai pertanyaan atau pernyataan yang terangkum dalam kuesioner penelitian. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 73 responden yang ditetapkan berdasarkan teknik pengambilan sampel dengan persamaan Slovin. Teknik analisis data ( pendapat responden ) yang digunakan dalam penelitian terdiri dari tiga teknik analisis. Teknik anaIisis binomial digunakan untuk mengevaluasi penerapan sistem insentif di Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol Propinsi DKI Jakarta, Teknik analisis korelasi Rank' Spearman digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor berpengaruh terhadap kinerja, untuk teknik analisis terakhir adalah teknik analisis Point System digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi faktor pekerjaan terhadap suatu jabatan, agar diketahui besarnya nilai suatu jabatan dengan tujuan untuk mencapai keadilan internal. Dari serangkaian analisis yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut : 1. Berdasarkan hasil analisis binomial terindikasi bahwa kondisi penerapan sistem insentif yang terdapat di lingkungan Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol Propinsi DKI Jakarta cederung menunjukkan kondisi yang tidak efektif. Ketidakefektifan penerapan sistem insentif sangat signifikan, sehingga perlu dilakukan pembenahan. Hal tersebut terlihat dari komponen-komponennya Kondisi Pengaturan Insentif (Y1) , Kekhususan Sistem Insentif (Y2), Kesesuaian Insentif dengan Kinerja (Y3), Alat Pendorong Kinerja (Y4). 2. Kondisi faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penerapan sistem insentif cenderung sangat signifikan rendah (negatif). Hal tersebut terlihat dari komponen-komponennya : Standar kinerja yang cermat (X1), Standar Kinerja terhadap output (X2), Independensi pekerjaan (X3), Kondisi kejelasan kriteria dan ukuran Kinerja (X4), Komitmen pihak pimpinan (X5),Iklim organisasi kondusif (X6). 3. Dengan menggunakan teknik analisis korelasi Rank Spearman untuk mengetahui hubungan faktor-faktor kinerja pegawai dengan kondisi efektivitas penerapan insentif, mempunyai korelasi sangat signifikan dengan efektivitas penerapan sistem insentif. 4. Selain keenam faktor-faktor Kinerja pegawai yang harus diperbaki, untuk menentukan nilai suatu jabatan, terlebih dahulu menentukan faktor-faktor pekerjaan kunci yang dapat dinilai untuk suatu jabatan. Besarnya kontribusi faktor pekerjaan kunci untuk menilai suatu jabatan yang mencerminkan keadilan internal digunakan metode Point system untuk menentukan faktor pekerjaan kunci yang paling penting dengan bobot tertinggi hingga bobot yang paling rendah. Atas dasar ini maka diperoleh nilai jabatan yang terdapat pada Biro Administrasi pimpinan dan protokol Propinsi DKI Jakarta dengan komposisi Kepala Biro 2,19 kali, Kepala Bagian 1,63 kali, Kepala Subbagian 1,41 kali dan staff 1 kali. Berdasarkan hasil penelitian, dapat direkomendasikan : 1. Perlu kajian lebih lanjut yang sejenis dengan penelitian ini untuk Mengakomodasikan berbagai perubahan, mengingat pada penelitian berlangsung, secara keseluruhan Pemerinrah Propinsi mengalami pembenahan struktur atau restrukturisasi. 2. Dalam menilai jabatan hendaknya melibatkan lebih dari 9 ( sembiIan ) faktor pekerjaan kunci serta disesuaikan dengan kondisi organisasi. 3. Perlu membangun sistem penilaian kinerja pegawai yang baku