Kajian Kompetensi Pengawasan Di Lingkungan Badan Pengawasan Daerah Propinsi DKI Jakarta

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen merupakan sarana pengendalian yang dianggap paling efektif untuk menciptakan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan pada hakekatnya merupakan kewajiban setiap orang yang terlibat dalam suatu organisasi. Fungsi pengawasan dalam lingkup manajemen pemerintahan dimaksudkan untuk mencegah berbagai penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, korupsi kolusi, nepotisme, pemborosan dan kebocoran keuangan/kekayaan negara serta bentuk-bentuk penyimpangan lainnya, dengan tujuan untuk meminimalisasi terjadinya berbagai penyimpangan. Selain dari pada itu, pengawasan sebagai sarana untuk mendorong terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa, profesional, penuh pengabdian dan tanggungjawab, sehingga mampu mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, baik pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat maupun pembangunan. Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Propinsi DKI Jakarta, merupakan Satuan Pengawas Intern (SPI) sebagai Lembaga Teknis Perangkat Daerah yang secara taktis operasional dan teknis administrastif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Propinsi DKI Jakarta. Sebagai satu-satunya Badan Pengawasan di Daerah, Bawasda memiliki peran yang besar untuk mewujudkan tugas pokok dan fungsinya. Untuk itu, salah satu upaya penting diperlukan pemahaman kompetensi pengawasan dari seluruh aparat pengawas di lingkungan Bawasda Propinsi DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan terhadap 33 responden yang keseluruhannya adalah pejabat fungsional pengawasan di lingkungan Bawasda Propinsi DKI Jakarta. Pemilihan responden dipertimbangkan agar mewakili tingkatan jabatan, yaitu terdiri dari Auditor terampil, Auditor ahli, Auditor madya dan Auditor utama. Dari jumlah responden tersebut gambaran umumnya menunjukkan bahwa usia responden didominasi usia antara 41-50 tahun sebanyak 48,48 %, dari sisi golongan kepangkatan hampir 99 % golongan kepangkatan III. Dari sisi Jabatan Auditor Ahli sebanyak 48,48 % , dari sisi pendidikan formal S1 sebanyak 48,48 % dan dari sisi bidang studi didominasi oleh Hukum dengan 20,69 %. Secara umum karakteristik responden ini dinilai mewakili dan representatif untuk kajian kompetensi pengawasan ini. Teknik yang digunakan dalam pengolahan data hasil penelitian, adalah dengan metoda skala likert dan rentang kriteria untuk mendeskripsikan kondisi variabel dan sub variabel kompetensi yang diukur, sehingga diketahui prioritas-prioritas kompetensi mana saja yang perlu mendapatkan perhatian manajemen Bawasda Propinsi DKI Jakarta.Variabe1 yang digunakan terdiri dari 3 (tiga) variabel penelitian yaitu variabel keadaan kompetensi pengawas berdasarkan efektifitas organisasi yang diurai menjadi 8 (delapan) sub variabel, tingkat kepentingan kompetensi pang diurai menjadi 31 (tiga puluh satu) sub variabel dan tingkat kesulitan kompetensi yang diurai menjadi 31 sub variabel. Total keseluruhan sub variabel yang digunakan sebanyak 70 (tujuh puluh) sub variabel. Pengukuran variabel tingkat kepentingan dan kesulitan kompetensi dibantu oleh kriteria aspek pengukuran yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap. Pengukuran lain yang digunakan adalah dengan cara melakukan analisis kuat hubungan antara variabel dan sub variabel kompetensi dilakukan dengan analisis hubungan non parametrik "korelasi rank Spearman". Selanjutnya hasil penelitian ini secara garis besar adalah sebagai berikut : Hasil analisis Kompetensi aparat pengawas berdasarkan efektifitas organisasi, menunjukan Prioritas Pertama adalah penyediaan sarana komunikasi guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas yang memberikan kemungkinan bagi seluruh pegawai untuk mendapatkan kemudahan mengakses data informasi yang relevan dengan tugas-tugas pengawasan. Prioritas kedua adalah memberikan kesempatan yang luas (mudah/tersedia) kepada aparat/pegawai pengawas untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi maupun memperoleh pengalaman-pengalaman baru dibidang pengawasan. Prioritas berikutnya adalah volume pekerjaan yang meningkat sebagai tantangan baru dalam melaksanakan tugas dan ini berkaitan dengan ketersediaan volume/beban kerja bagi aparat pengawas, sehingga tidak terjadi kevakuman atau tidak sampai ada aparat pengawas yang dibiarkan tidak bekerja; Hasil analisis kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan sikap) dalam pengawasan, berdasarkan tingkat kepentingan, menunjukan bahwa : (1) Aspek pengetahuan menempatkan pemahaman terhadap Bidang Aparatur, Bidang Pengelolaan Barang, Bidang Penilaian kinerja, Bidang Perencanaan dan Program serta Bidang Kebijakan Strategis Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, sebagai kondisi yang sangat baik dan baik. Sedangkan bidang lainnya yang perlu ditingkatkan bagi seorang pengawas adalah tingkat pengetahuan terhadap pemahaman-pemahaman tugas pokok dalam kondisi sangat kurang, pemahaman perundangan dalam kondisi kurang dan teknis pengawasan pada kondisi cukup. (2) Aspek keterampilan menempatkan proses memilih saluran informasi pada kondisi sangat baik, kesanggupan menerima informasi dari objek dan menyampaikan pesan pada kondisi baik. Sementara indentifikasi masalah pada kondisi sangat kurang dan penetapan prioritas penyelesaian dan pemecahan masalah pada kondisi kurang. (3) Aspek sikap menempatkan fasilitator pengembangan dan kemitraan/konsultan pada kondisi sangat baik, cepat berpartisipasi pada kondisi baik Sedangkan objektifitas pengawasan pada kondisi sangat kurang, jujur dalam pemeriksaan, komitmen pribadi, proporsional, disiplin pada kondisi kurang. Hasil analisis hubungan non parametrik, menunjukkan suatu kondisi bahwa dari seluruh variabel dan sub variable kompetensi berdasarkan efektifitas organisasi (spesifik pengawasan), maupun kompetensi yang berkaitan dengan tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap, sebagian besar dari variabel/sub variabel kompetensi ini saling memiliki hubungan (saling berhubungan) baik pada taraf sangat signifikan (taraf 1%) atau pada taraf signifikan (taraf 5%). Hal ini memberikan arti bahwa penetapan unsur-unsur penilaian kompetensi pegawai harus mempertimbangkan terhadap berbagai kemungkinan yang dinilai saling atau dapat berhubungan. Selanjutnya bahwa untuk mengoptimalisasikan kompetensi aparatur pengawasan di lingkungan Bawasda Propinsi DKI Jakarta sebagai lembaga yang harus mampu menempatkan organisasinya sebagai wadah bagi seluruh informasi tentang apa yang terjadi (detector), lembaga yang mengukur seluruh pekerjaan dengan nilai-nilai standard pekerjaan (assessor), lembaga yang mempunyai tugas meminimalisasi penyimpangan (effector), dan lembaga yang merupakan bagian dari jaringan komunikasi di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta (a communication network), lebih banyak ditentukan oleh kemampuan teknis pegawai/aparat pengawas dalam melaksanakan tugasnya, mengingat produk Bawasda Propinsi DKI Jakarta merupakan salah satu dasar penetapan kebijakan di tingkat pimpinan