Analisis Kepuasan Kerja Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Restrukturisasi organisasi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah secara penuh sebagai implementasi Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta dilakukan dengan menata kembali unit-unit organisasi yang ada melalui penggabungan beberapa unit (merger) mengakibatkan banyaknya jabatan struktural yang hilang dan bertambahnya jumlah pegawai. Hal ini mengakibatkan banyak pegawai yang tadinya menduduki jabatan (struktural) tidak lagi memperoleh kesempatan menduduki jabatan berdasarkan struktur yang baru, mereka akan mengalami hambatan spikologis dalam bekerja yang akan mempengaruhi kepuasan kerja mereka. Banyaknya pegawai yang tidak mengalami kepuasan kerja lambat laun akan membawa kerugian, tidak hanya bagi pegawai tersebut tetapi juga bagi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dan unit organisasi dimana mereka bertugas. Hal ini disebabkan pada satu sisi tejadi peningkatan belanja pegawai, sedangkan disisi lain terjadi penurunan produktifitas yang berakibat pada penurunan kinerja unit organisasi dan kinerja Pemerintah Propinsi. Hal-hal seperti pemberlakuan merit system, reward and punishment yang ada belum berjalan secara efektif. Kenaikan pangkat jika telah waktunya otomatis naik dan sistim promosi masih mengedepankan sisi senioritas kepangkatan (belum memberi porsi yang lebih besar pada pengkaitan dengan kinerja), turut menyebabkan motivasi pegawai dalam bekerja menjadi rendah. Secara umum kondisi faktual menunjukkan pegawai dalam bekerja cenderung bersifat rutinitas, pola bekerja pegawai masih berorientasi sekedar untuk terlihat bekerja atau bila hanya diperintah, dalam bekerja terlihat mekanistik tidak mengkaitkan hasil kerjanya dengan hasil secara keseluruhan, kurang termotivasi dan tidak memandang bahwa pekerjaan sebagai sesuatu yang dinamis, bahkan banyak pegawai sering terlambat masuk kerja dan pulang lebih cepat atau sering tidak masuk kantor dengan alasan yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. Mereka kurang motivasi setidaknya untuk datang bekerja, hal ini mencerminkan bahwa mereka mengalami ketidakpuasan dalam bekerja. Terkait dengan hal tersebut penelitian ini dibatasi pada masalah kepuasan kerja Job satisfaction) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta hubungan kepuasan kerja tersebut terhadap kinerja dalam upaya memotivasi pegawai di Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Propinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian adalah : 2. Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan dan Perbedaan Faktor Yang Mempengaruhi : a). Penggolongan individu : faktor yang mempengaruhi kepuasan secara berurutan adalah 1). Faktor Kesempatan Maju (80 %), Tipe Kerja (70 %), Pengakuan akan Kinerja (70 %), Diperlakukan dengan Hormat dan Adil (66,67 %), Peluang Mengembangkan Gagasan (60 %), Tunjangan (33,33 %), Keamanan Kerja (23,33 %), Upah (23,33 %) dan Rekan SeKerja (16,67%). b). Penggolongan pegawai (keseluruhan) : faktor yang mempengaruhi secara berurutan adalah 1). Faktor Diperlakukan dengan Hormat dan Adil, Tipe Kerja, Peluang Mengembangkan Gagasan, Kesempatan Maju, Keamanan Kerja, Tunjangan, Rekan Sekerja dan Upah. c). Penggolongan kelompok pegawai : sesuai kriteria masing-masing kelompok faktor yang mempengaruhi kepuasan sangat variatif, namun secara umum lima faktor yang paling berpengaruh dengan tidak melihat urutannya sebagai berikut : Faktor Tipe Kerja, Diperlakukan dengan Hormat dan Adil, Peluang Mengembangkan Gagasan, Pengakuan akan Kinerja dan faktor Kesempatan Maju. 3. Hubungan (Faktor) Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja : Dengan kriteria hubungan dua variabel dinyatakan "Berhubungan secara nyata” jika nilai (ρ) hitung lebih besar dari nilai (ρ) tabel pada taraf nyata (a) 5 % (0,05) dan "Berhubungan secara sangat nyata" jika nilai (ρ) hitung lebih besar dari (ρ) tabel pada taraf nyata (a) 1 % (0,01) dan "Tidak berhubungan secara nyata" jika nilai (ρ) hitung lebih kecil dari (ρ) tabel pada taraf nyata diatas 5 % (0,05). a). Kepuasan Kerja (total) : Menurut persepsi pegawai (keseluruhan), kelompok Jabatan (staf), kelompok Masa Kerja Keseluruhan (<10 tahun dan > 15 - 20 tahun) Kepuasan Kerja (total) menunjukkan "Berhubungan secara nyata" terhadap Kinerja. b). Faktor Kepuasan Kerja : Menurut persepsi pegawai (keseluruhan), kelompok Usia (< 40 tahun), kelompok Jenjang Pendidikan (< D3) dan kelompok Masa Kerja Keseluruhan ( 15 - 20 tahun) menunjukkan "Berhubungan secara nyata" terhadap Kinerja. c). Faktor Tunjangan : Menurut persepsi kelompok Jabatan (staf) menunjukkan "Berhubungan secara nyata" terhadap Kinerja. d). Faktor Diperlakukan Dengan Hormat dan Adil : Menurut persepsi kelompok Masa Kerja di Biro Organisasi dan Tatalaksana (> 5 - 10 tahun) menunjukkan "Berhubungan secara nyata" terhadap Kinerja. d). Faktor Keamanan Kerja : Menurut persepsi kelompok Jabatan (staf) dan kelompok Masa Kerja Keseluruhan (> 15 - 20 tahun) menunjukkan berhubungan secara nyata” terhadap Kinerja, sedangkan menurut kelompok Masa Kerrj a Keseluruhan (< 10 tahun) menunjukkan "Berhubungan secara sangat nyata" terhadap Kinerja. e). faktor Peluang Mengembangkan Gagasan : Menurut kelompok Jabatan (staf), kelompok Usia (< 40 tahun) dan kelompok Masa Kerja Keseluruhan (< 10 tahun) menunjukkan "Berhubungan secara nyata" terhadap Kinerja, sedangkan menurut kelompok Masa Kerja Keseluruhan (> 15 - 20 tahun) menunjukkan "Berhubungan secara sangat nyata" terhadap Kinerja. f).Faktor Kesempatan maju : Menurut persepsi kelompok Usia (< 40 tahun) menunjukkan "Berhubungan secara nyata " terhadap Kinerja. 4. Formulasi Kebijakan : Dari hasil penelitian diperoleh prioritas kebijakan yang dapat diambil pimpinan pada setiap tingkatan di Biro Organisasi dan Tatalaksana berkaitan dengan faktor Kepuasan Kerja, yaitu : Kebijakan ke- 1 : Membuat rincian pekerjaan untuk masing-masing jabatan secara rinci dan jelas; Memberikan lebih banyak kepada bawahan pekerjaan yang memungkinkan bawahan memiliki kewenangan dan tanggung jawab pribadi yang tinggi dan adanya keleluasaan untuk mengatur penyelesaian pekerjaan tersebut. Kebijakan ke- 2 : Memberikan lebih banyak penugasan (dengan kewenangan penuh dalam mengambil keputusan) kepada bawahan baik pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya maupun diluar tugas pokok dan fungsinya agar pegawai dapat lebih optimal mengekspresikan kemampuannya khususnya bagi jabatan staf dan berusia < 40 tahun. Kebijakan ke- 3 : Memberikan lebih banyak peluang dan kesempatan kepada pegawai untuk memperoleh pengetahuan yang lebih tinggi, khususnya bagi pegawai yang berusia < 40 tahun dan berpendidikan < Sarjana Muda/D3. Kebijakan ke- 4 : Membuat daftar penilaian pekerjaan (intern) yang lebih efektif dan menerapkannya secara objektif serta rnerekomendasikan adanya sistem pemberian penghargaan yang lebih mendorong kepada peningkatan kinerja bagi yang menerima maupun yang ingin menerima. 5. Rekomendasi : Berkait dengan hasil penelitian ini, direkomendasikan kepada pimpinan Biro Organisasi dan Tatalaksana sebagai berikut : 1). Dalam menghadapi tugas reorganisasi Instansi-instansi pemerintah yang tengah gencar dilaksanakan saat ini, Pimpinan Biro Organisasi dan Tatalaksana perlu mempertahankan bahkan meningkatkan kondisi kinerja layanan yang ada, sehingga diharapkan misi Biro Organisasi dan Tatalaksana lebih cepat tercapai. 2) Lebih meningkatkan tingkai Kepuasan Kerja pegawai melalui kebijakan yang diformulasikan dalam penelitian ini kepada seluruh pegawai khususnya kelompok jabatan staf dan kelompok pegawai usia < 40 tahun, kelornpok pegawai dengan jenjang pendidikan < Sarjana Muda/D3 dan kelornpok pegawai yang memiliki masa kerja keseluruhan 15-20 tahun serta masa kerja di Biro Organisasi dan Tatalaksana > 5 - 10 tahun. Sedangkan faktor Kepuasan Kerja yang perlu ditingkatkan dalam rangka memotivasi pegawai adalah faktor Tipe Kerja, Peluang Mengembangkan Gagasan, Kesempatan Maju dan Diperlakukan dengan Hormat dan Adil. 3). Mengusulkan kepada Pimpinan Pemerintah propinsi DKI Jakarta untuk segera memberlakukan adanya rincian pekerjaan untuk masing-masing