Analisis keberlanjutan lembaga kredit mikro unit pengelola kegiatan pada program nasional pemberdayaan mandiri pedesaan

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 telah menyebabkan jutaan orang miskin khususnya di perdesaan terpuruk di bawah garis kemiskinan. Imbas dari keadaan tersebut adalah banyaknya tenaga kerja yang terkena PHK (pengangguran) dan naiknya harga-harga kebutuhan pokok sehingga terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin yang cukup signifikan pada tahun 1998. Dari berbagai pengalaman tokoh-tokoh yang memiliki komitmen untuk melawan kemiskinan seperti De Soto, Yunus dan Prahalad dapat disimpulkan bahwa hal yang terpenting dalam mengatasi kemiskinan adalah dengan memberikan akses atas modal yang dibutuhkan (Hadinoto & Retnadi, 2007). Sebagai upaya serius pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan, maka pada tahun 2007 dicanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Program ini terdiri dari beberapa program penanggulangan kemiskinan antara lain Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan atau disingkat menjadi PNPM Mandiri Perdesaan yang sebelumnya bernama PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang telah dimulai sejak tahun 1998. Salah satu kegiatan dalam PNPM Mandiri Perdesaan adalah Usaha Ekonomi Produktif dan Simpan Pinjam Khusus Perempuan. Kegiatan ini dikelola oleh suatu lembaga yang kepengurusannya dipilih masyarakat dengan nama Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai lembaga pengelola kredit mikro di tingkat kecamatan mempunyai potensi yang besar untuk dapat berperan dalam mengurangi kemiskinan dengan memberikan akses kredit kepada masyarakat miskin khususnya perempuan. PNPM Mandiri mempunyai batasan waktu dan suatu saat akan berakhir. Pada paska program, lembaga UPK diharapkan tetap ada dan menjadi lembaga kredit mikro informal yang dapat terus diakses (dimanfaatkan) oleh masyarakat miskin (khususnya perempuan). Kondisi UPK saat ini dan perkembangannya sangat menentukan keberlanjutan UPK sebagai salah satu lembaga kredit mikro informal di Indonesia. Hal ini diperlukan agar UPK dapat menjangkau orang miskin dalam jumlah lebih besar lagi. Keberadaan dan aktivitas lembaga UPK saat ini perlu dianalis apakah ke depan dapat menjadi lembaga keuangan mikro yang berkembang dan berkelanjutan sehingga dapat terus melayani kredit khusunya bagi masyarakat miskin yang membutuhkan. Untuk menganalisis keberlanjutan UPK dapat dilihat dari tingkat efisiensi lembaga UPK tersebut mengelola kegiatan kredit mikro. Dengan adanya permasalahan di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan : (1) Mendapatkan gambaran umum tentang kondisi kinerja dan tingkat efisiensi dari Lembaga Unit Pengelola Kegiatan ; (2) Mengetahui hubungan antara beberapa indikator kinerja dengan tingkat efisiensi Lembaga Unit Pengelola Kegiatan ; (3) Memberikan masukan kepada program terhadap pelaksanaan kegiatan program khususnya untuk jenis kegiatan kredit mikro. Penelitian dilakukan di kantor Konsultan Pusat PNPM Mandiri Perdesaan yang berada di Jakarta melalui studi literatur dan wawancara. Data yang dijadikan sampel penelitian adalah data-data UPK yang berlokasi di Provinsi Riau, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara dengan umur lembaga minimal 3 tahun dan data laporan keuangan lengkap. Sementara itu untuk mengetahui tingkat efisiensi suatu lembaga digunakan metode Data Envelopment Analysis. Variabel input yang digunakan adalah variabel biaya tenaga kerja, administrasi pengelolaan, penyususutan dan biaya lain-lain, sedangkan variabel outputnya adalah variabel pendapatan. Hasil analisis tingkat efisiensi masing-masing UPK akan dihubungkan dengan beberapa variabel kinerja UPK yaitu umur, modal, aset dan rasio antara aset dengan modal. Metoda yang digunakan adalah dengan Korelasi Pearson Product Moment (PPM). Dengan metode PPM akan diketahui hubungan antara tingkat efisiensi dengan beberapa variabel kinerja UPK dan seberapa besar kontribusi variabel tersebut dalam menentukan tingkat efisiensi. Hasil analisis dari 300 UPK, menunjukkan bahwa rata-rata efisiensi teknik lembaga UPK dalam mengelola kredit mikro adalah 0,368. Jumlah UPK dengan nilai efisiensi sama dengan satu atau dengan kata lain sangat efisien adalah sebanyak 15 lembaga UPK. Lokasi dengan nilai efisiensi satu sebagian besar ada di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan di Provinsi Riau, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tenggara, tidak ada satupun UPK dengan nilai efisiensi sama dengan 1. Dari 15 UPK yang mempunyai efisiensi satu, secara rata-rata mempunyai kinerja di atas kinerja rata-rata secara keseluruhan, namun demikian UPK Astanajapura dan Gajah mempunyai kinerja kurang baik karena nilai aset lebih kecil dari modal awal yang digulirkan. Laba lembaga UPK dengan tingkat efisiensi satu rata-rata sebesar Rp 418.203.118. Nilai ini lebih besar dari rata-rata laba secara keseluruhan, dan tidak ada UPK dalam keadaan merugi. Laba terkecil diperoleh UPK Kecamatan Kradenan dengan nilai sebesar Rp 86.742.063,- sedangkan laba terbesar diperoleh UPK Kecamatan Jepon dengan nilai sebesar Rp 659.033.004,-. Semakin besar laba yang diperoleh semakin baik pula kinerja dari UPK dalam mengelola kredit mikro. Rasio antara laba dibanding modal menunjukkan besarnya laba yang diperoleh dibandingkan dengan alokasi awal atau modal dari kegiatan kredit mikro. Semakin besar angka rasio, maka semakin baik kinerja dari UPK tersebut. Rata-rata rasio antara laba dengan modal di 15 kecamatan tersebut sebesar 0,38. Nilai ini lebih besar dari rata-rata rasio laba dengan modal secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan kinerja ke-15 UPK lebih baik dibandingkan dengan UPK lainnya. Rasio antara aset dengan modal awal menunjukkan perkembangan modal setelah sekian lama di kelola oleh UPK. Semakin tinggi rasio antara aset dengan modal maka semakin baik pula kinerja UPK tersebut. Rata-rata rasio di 15 kecamatan dengan efisiensi 1 sebesar 1,37 atau dengan kata lain modal yang dikelola telah berkembang menjadi 1,37 kali dari modal awal. Nilai ini lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata rasio secara keesluruhan. Namun demikian dari ke-15 UPK tersebut terdapat dua UPK yang justru mengalami penurunan nilai aset dibandingkan dengan modal awal yaitu lembaga UPK di Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Non Performing Loan (NPL) menunjukkan tingkat kemacetan dari kredit yang disalurkan di masyarakat. Semakin tinggi nilai NPL menunjukkan kinerja UPK yang tidak baik. Rata-rata NPL di 15 kecamatan sebesar 9,15%, dan nilai ini lebih rendah dari pada rata-rata NPL secara keseluruhan. Salah satu kelemahan metode Data Envelopment Analisis adalah tidak memperhitungkan variabel lain selain variabel input dan output untuk mengetahui penyebab ketidakefisienan sehingga diperlukan analisis lain untuk mengetahui hubungan antara beberapa variabel kinerja UPK dengan tingkat efisiensi. Dari 9 variabel kinerja yang ada dipilih empat variabel yaitu umur, modal, aset dan posisi outstanding yang dianggap telah mewakili dari ke-9 variabel tersebut. Hasil analisis tingkat efisiensi dengan beberapa kinerja UPK adalah sebagai berikut : (1) Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara indikator umur UPK dengan tingkat efisiensi. Hal ini dapat ditunjukkan dengan hasil perhitungan nilai t-hitung (-1,47) lebih kecil dari nilai t-tabel (1,96) sehingga H0 diterima, yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara umur lembaga UPK dengan tingkat efisiensi. Hasil ini menunjukkan bahwa umur UPK yang menggambarkan pengalaman dari mengelola kredit mikro tidak menentukan tingkat efisiensi dari lembaga tersebut. (2) Terdapat hubungan yang signifikan antara modal dengan tingkat efisiensi dengan nilai korelasi r sebesar 0,396710 atau tingkat hubungan yang rendah. Hal ini dapat disimpulkan meskipun modal mempunyai hubungan dengan tingkat efisiensi, namun demikian pengaruhnya tidak terlalu besar. Kontribusi modal terhadap tingkat efisiensi hanya sebesar 15,73%. (3) Terdapat hubungan yang signifikan antara aset dengan tingkat efisiensi dengan nilai korelasi r sebesar 0,523786, atau menunjukkan tingkat hubungan yang cukup kuat. Aset memberikan kontribusi terhadap tingkat efisiensi sebesar 27,435%. (4) Terdapat hubungan yang signifikan antara outstanding dengan tingkat efisien dengan nilai korelasi r 0,468633 atau tingkat hubungan yang cukup kuat. Sedangkan kontribusi rasio aset/modal terhadap tingkat efisiensi adalah sebesar 21,96%. Implikasi managerial dari hasil penelitian adalah : (1) Jawa Tengah dan beberapa UPK dengan tingkat efisiensi satu dapat dijadikan benchmarking bagi provinsi dan UPK-UPK yang lain berkaitan dengan kinerja dan tingkat efisiensi dalam mengelola kredit mikro. (2) Aset mempunyai hubungan yang cukup kuat dengan tingkat efisiensi, untuk itu dalam mengelola kredit mikro UPK perlu membuat target-target peningkatan aset. (3) Posisi outstanding mempunyai hubungan yang cukup kuat dengan tingkat efisiensi, untuk itu UPK harus menjaga agar dana pengembalian yang masuk seminimal mungkin mengendap di Kas atau Bank tetapi harus secepat mungkin digulirkan kembali ke kelompok masyarakat yang membutuhkan dan layak mendapatkan kredit sesuai dengan kriteria yang ditetapkan program. (4) Modal mempunyai hubungan dengan tingkat efisiensi, namun tingkat hubungannya rendah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan modal yang besar saja tidak cukup bagi UPK untuk dapat berlanjut atau efisien. Namun justru yang perlu diperhatikan adalah bagaimana UPK mengelola modal yang ada sehingga berkembang menjadi aset yang besar dengan terus menggulirkan dananya ke masyarakat. (5) Umur tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan tingkat efisiensi, padahal diharapkan dengan semakin lama umur suatu lembaga maka pengalaman dan kemampuan dalam mengelola kredit akan semakin efisien pula. Hal ini terjadi karena UPK tidak selalu mendapatkan pendampingan dan dana PNPM secara kontinyu, untuk itu agar program tetap memperhatikan dan memantau UPK-UPK yang sudah tidak lagi mendapatkan alokasi dana PNPM. (6) UPK adalah lembaga kredit mikro yang potensial untuk dikembangkan agar menjangkau lebih banyak masyarakat miskin sehingga dapat mandiri dan berdaya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Sebelum UPK ditinggalkan oleh PNPM Mandiri Perdesaan, hendaknya program telah mempersiapkan penguatan-penguatan dan juga menyediakan pendamping ahli untuk menjadikan UPK mampu menghadapi dua tantangan yaitu lembaga yang menyediakan keuangan bagi orang miskin dan sebagai lembaga yang mampu membiayai diri untuk mencegah dari kebangkrutan atau dapat berkelanjutan. Kesimpulan hasil penelitian adalah sebagai berikut : (1) Indikator kinerja yang diukur dengan umur, modal, aset, modal/aset, laba, laba/modal, outstanding, outstanding/aset, NPL terbaik ada di Provinsi Jawa Tengah. (2) Jika keberlanjutan dilihat dari aspek sebuah lembaga mampu membiayai kegiatan operasionalnya, maka dari 300 UPK sebanyak 269 UPK atau 89,67% mempunyai potensi untuk berlanjut. Namun demikian rata-rata tingkat efisiensi masih rendah yaitu hanya 0,368. dan hanya 15 UPK dinyatakan efisien dengan nilai efisiensi sama dengan satu. Dari ke-15 UPK mempunyai kinerja keuangan yang cukup baik kecuali di dua UPK yaitu UPK Astanajapura dan Gajah dimana nilai aset lebih kecil dari modal awal yang digulirkan. Sehingga hanya 13 UPK yang direkomendasikan untuk dijadikan benchmarking bagi UPK-UPK yang lain. (3) Salah satu kelemahan metode Data Envelopment Analisis adalah tidak memperhitungkan variabel lain selain variabel input dan output untuk mengetahui penyebab ketidakefisienan sehingga diperlukan analisis lain untuk mengetahui hubungan antara beberapa variabel kinerja UPK dengan tingkat efisiensi. Hasil dari analisis korelasi antara variabel kinerja dengan tingkat efisiensi adalah sebagai berikut ; (a) Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara indikator umur UPK dengan tingkat efisiensi. Hal ini dapat ditunjukkan dengan hasil perhitungan nilai t-hitung (-1,47) lebih kecil dari nilai t-tabel (1,96) sehingga H0 diterima, yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara umur lembaga UPK dengan tingkat efisiensi. Hasil ini menunjukkan bahwa umur UPK yang menggambarkan pengalaman dari mengelola kredit mikro tidak menentukan tingkat efisiensi dari lembaga tersebut. Hal ini kemungkinan disebabkan karena kepengurusan UPK yang sering berganti-ganti dan tidak kontinyu dalam mendapat pendampingan dari para konsultan. (b) Terdapat hubungan yang signifikan antara modal dengan tingkat efisiensi dengan nilai korelasi r sebesar 0,349573 atau tingkat hubungan yang rendah. Hal ini dapat disimpulkan meskipun modal mempunyai hubungan dengan tingkat efisiensi, namun demikian pengaruhnya tidak terlalu besar. Kontribusi modal terhadap tingkat efisiensi hanya sebesar 12,22%. (c) Terdapat hubungan yang signifikan antara aset dengan tingkat efisiensi dengan nilai korelasi r sebesar 0,523786, atau menunjukkan tingkat hubungan yang cukup kuat. Aset memberikan kontribusi terhadap tingkat efisiensi sebesar 27,44%. (d) Terdapat hubungan yang signifikan antara posisi outstanding dengan tingkat efisien dengan nilai korelasi r 0,468633 atau tingkat hubungan yang cukup kuat. Sedangkan kontribusi oustanding terhadap tingkat efisiensi adalah sebesar 21,96%. Saran hasil penelitian adalah bahwa dalam penelitian ini lembaga keuangan mikro hanya dinilai pada satu sisi tentang keberlanjutan pada aspek efisiensi saja. Sementara sisi outreach masih belum terbahas padahal outreach dipertimbangkan sebagai komponen kritis dari keberhasilan lembaga kredit mikro karena mendasarkan pada visi bahwa fokus kegiatan lembaga kredit mikro adalah menawarkan pelayanan finansial kepada sebagian besar masyarakat miskin pada satu sisi dan pencapaian skala ekonomis pada sisi lain. Indikator kinerja katagori outreach pada umumnya meliputi jumlah nasabah aktif, jumlah penabung, persentasi nasabah di bawah kemiskinan dan rata-rata pinjaman. Untuk itu kedepan diharapkan penelitian ini akan dilanjutkan dengan penilaian lembaga kredit mikro dari sisi outreach