Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Denpasar

Abstract—Crime of CPNS fraud is common in both remote and urban areas. This is due to the large number of people who think that work as a civil servant is a safe and secure job. The discussion of this paper includes; What are the factors that lead to criminal acts of fraud from the point of view of law and society, how are sanctions and responsibilities of perpetrators of criminal acts of fraud CPNS. This research is normative research. Legal materials obtained from from the Warmadewa University Faculty of Law Library and the Krisna Law Office Library. Factors influencing fraudulent acts are lack of burden of sanctions or lack of commensurate penalties and poverty factors. Case studies in this paper are taken from the decisions of the Denpasar District Court (Decision Number: 382 / PID.B / 2018 / PN DPS); perpetrators of criminal offenses of CPNS that were enforced article 378 of the Criminal Code concerning fraudulent crimes with sanctions of a maximum of four (4) years in prison. This type of fraud can damage the character and morals of the nation, so the government should pay more attention to it and for the perpetrators to be given appropriate punishment in order to get a deterrent effect. The community is also expected to help law enforcement officials by reporting it if they know that this action was carried out and that law enforcement officers should provide protection for informer.  Abstrak—Tindak pidana penipuan CPNS semakin sering terjadi baik di daerah terpencil maupun didaerah perkotaan. Hal ini di karenakan banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa pekerjaan sebagai PNS merupakan pekerjaan yang aman dan menjamin di hari tua. Pembahasan makalah ini meliputi; Bagaimanakah faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penipuan dari sudut pandang hukum dan masyarakat, Bagaimakah sanksi dan tanggungjawab pelaku tindak pidana penipuan CPNS. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Bahan hukum diperoleh dari pengumpulan bahan hukum yang di dapatkan dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa dan Perpustakaan Krisna Law Office. Faktor yang mempengaruhi tindak kejahatan penipuan adalah kurangnya beban sanksi atau kurangnya hukuman yang sepadan dan adanya faktor kemiskinan. Studi kasus dalam makalah ini di ambil dari putusan PengadilanNegeri Denpasar (Putusan Nomor: 382/PID.B/2018/PN DPS); pelaku tindak pidana penipuan CPNS yang dikenakkan pasal 378 KUHP tentang kejahatan penipuan dengan sanksi paling lama empat (4) tahun penjara. Penipuan jenis ini bisa merusak watak dan moral bangsa maka seharusnya pemerintah lebih memperhatikannya dan bagi pelaku untuk di berikan hukuman yang sepadan supaya mendapat efek jera. Masyarakat pun di harapkan membantu aparat penegak hukum dengan melaporkannya jika mengetahui perbuatan ini dilakukan dan hendaknya aparat penegak hukum member perlindungan bagi pelapor. &nbsp