Eksistensi Pengadilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak

Abstrak—Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk pembangunan nasional, yang pemungutannya dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam prakteknya, seringkali terdapat perbedaan penafsiran antara fiskus dan wajib pajak dalam memahami peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan sengketa pajak. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana kedudukan Pengadilan Pajak di Indonesia? Kendala-kendala apakah yang menghambat proses penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak? Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan hukum masyarakat khususnya mengenai pengadilan pajak dan dapat terwujudnya Pengadilan Pajak yang profesional, independen, dan terpercaya. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Kedudukan Pengadilan Pajak berada dalam dua (2) lembaga yaitu pembinaan teknis-yudisial oleh Mahkamah Agung sedangkan pembinaan organisasi, keuangan, dan administrasi oleh Kementrian Keuangan. Adanya dualisme ini menyebabkan banyak pihak yang meragukan kemandirian dan independensi Pengadilan Pajak. 2) Kendala-kendala dalam proses penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak adalah tempat kedudukan Pengadilan Pajak yang hanya ada di Ibukota Negara dan adanya sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen ) jika banding wajib pajak  dikabulkan sebagian atau ditolak.  Abstract—Tax is one of the sources of state revenue for national development, the collection of which can be imposed based on legislation. In practice, there are often differences in interpretation between tax authorities and taxpayers in understanding the laws and regulations that can lead to tax disputes. As for the formulation of the problem in this study: how is the position of the Tax Court in Indonesia? What constraints hamper the tax dispute resolution process in the Tax Court? This research is expected to expand public legal knowledge, especially regarding the tax court and the realization of a professional, independent and trusted Tax Court. This research is normative research with conceptual approach and legislation. Based on the results of the study, it can be concluded that: 1) The position of the Tax Court is in two (2) institutions, namely technical-judicial guidance by the Supreme Court and organizational, financial, and administrative guidance by the Ministry of Finance. This dualism has caused many parties to doubt the independence and independence of the Tax Court. 2) Constraints in the tax dispute resolution process in the Tax Court are the place of residence of the Tax Court which only exists in the Capital of the State and there are administrative sanctions in the form of fines of 100% (one hundred percent) if the taxpayer's appeal is partially granted or rejected. &nbsp