Praperadilan Penetapan Status Tersangka Dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Abstrak—Praperadilan ialah wewenang Pengadilan Negeri tentang memeriksa, memutus sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, serta mengenai permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi. MK telah menetapkan mengenai objek praperadilan baru antara lain mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Penelitian ini dilakukan yaitu untuk menelaah tantang putusan Pengadilan Nomor: 21/PID.PRAP/2017/PN.DPS mengenai peneteapan status tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi, adapun permasalahannya ialah (1) mengenai dasar pertimbangan hakim yang membatalkan status tersangka? (2) bagaimana akibat hukum dari putusan praperadilan tersebut?. Dalam kajian ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif serta pendekatan perundang-undangan yang menggunakan pendekatan konseptual. Adapun sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer berupa KUHAP, UU No. 20 Tahun 2001, dan UU No.48 Tahun 2009, serta bahan hukum sekunder ialah literatur dan jurnal hukum yang ada hubungannya dengan permasalahan, selanjutnya dianalisis kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Status tersangka haruslah didasarkan pada bukti permulaan atau bukti awal yang cukup, ketentuan tersebut secara jelas  diatur oleh KUHAP. Penetapan tersangka tindak pidana korupsi haruslah dibuktikan dengan adanya kerugian keuangan negara yang nyata telah ada atau timbul artinya, audit resmi yang dikeluarkan oleh BPK sebagai dasar atau acuan untuk membuktikan adanya kerugian keuangan negara (SEMA Nomor 4 tahun 2016). Pembuktian dan pertimbangannya melihat tidak adanya atau tidak menemukan bukti permulaan yang cukup maka, bukan tidak mungkin akibat hukum penetapan status tersangkanya tidak sah.  Abstract—Pretrial is the authority of the District Court about examining, deciding whether or not the arrest or detention is valid, whether or not the termination of the investigation or termination of the prosecution is legal, and the request for compensation or rehabilitation. The Constitutional Court has determined that new pretrial objects include the validity of the determination of suspects, searches and seizures. This research was conducted, namely to examine the challenges of the Court's decision Number 21 / PID.PRAP / 2017 / PN.DPS regarding the determination of the status of suspects in suspected corruption, while the problem is (1) on the basis of consideration of the judge who canceled the suspect's status? (2) What are the legal consequences of the pretrial decision? In this study, the author uses a normative legal research method and a statutory approach that uses a conceptual approach. The source of legal material is the primary legal material in the form of KUHAP, Law No. 20 of 2001, and Law No.48 of 2009, and secondary legal materials are literature and legal journals that have to do with problems, then analyzed qualitatively and presented in the form of analytical descriptive. The status of the suspect must be based on sufficient initial evidence or preliminary evidence, the provisions clearly stipulated by the Criminal Procedure Code. Determination of suspects in criminal acts of corruption must be proven by the existence of real state financial losses that have existed or arisen meaning, official audits issued by the BPK as a basis or reference to prove the existence of state financial losses (SEMA Number 4 in 2016). Proof and consideration see the absence or absence of sufficient initial evidence, it is not impossible due to the legal determination of the status of the suspect is not valid. &nbsp