Pembuktian dan Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor 26/Pid.B/2016/Pn.Tab.)

Abstrak—Tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Salah satu bentuk dari tindak pidana adalah penganiayaan.Yang diaksudkan dengan penganiayaan yaitu berbuat menyiksa, menyakiti dan sengaja merusak dan mengurangi kesehatan orang. Pokok permasalahannya adalah bagaimana penerapan sanksi tindak pidana penganiayaan oleh jaksa penuntut umum dan bagaimana pertimbangan hakim pada putusan perkara tindak pidana penganiayaan. Tipe hukum normatif yang saya gunakan di penulisan penelitian ini. Sedangkan pendekatan masalah menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penerapan sanksi tindak pidana penganiayaan oleh jaksa penuntut umum mengacu pada pasal 351 ayat (1) KUHP yang pantas dengan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batas tindak pidana ringan danjumlah denda dalam KHUP. Sedangkan hakim mempertimbangkan setiap dakwaan dari jaksa penuntut umum, maka terdakwa telah memenuhi dakwaan tunggal dan berdasarkan proses pemeriksaan alat bukti yakni keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk, dan barang bukti. Dalam persidangan sudah dibuktikan bukti-bukti bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan biasa. Dengan demikian Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan pidana kurangan penjara 4 (empat) bulan.  Abstract—Crime is an act or series of acts that can be subject to criminal law. One form of crime is persecution. Persecution is a form of harming or torturing people or intentionally reducing and damaging the health of others. The main problem is how the application of sanctions for criminal acts of abuse by public prosecutors and how the judges consider in the case of criminal acts of abuse. The research method used in writing this thesis is a type of normative legal research. Whereas the approach uses the conceptual approach, the legal approach and the case approach. The application of criminal sanctions for maltreatment by public prosecutors refers to article 351 paragraphs (1) of the Criminal Code which has been adjusted to article 3 of the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia No.2 of 2012 concerning adjustments to the limits of minor criminal offenses and the amount of fines in KHUP. Whereas the judge considers each indictment from the public prosecutor, the defendant has fulfilled a single indictment and is based on the process of examining evidence, namely testimony of witnesses, letters, statements of the defendant, instructions, and evidence. In the trial the facts that ordinary crimes had been committed were proven. Thus the Panel of Judges ruled with a sentence of 4 (four) months imprisonment. &nbsp