Lahirnya akta PPJB-HAT yang dibuat oleh PPAT merupakan bukti mengenai telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Satuan Rumah Susun. Perbuatan hukum dimaksud yaitu: jual beli, dengan Adanya pencantuman syarat batal dalam PPJB-HAT. maka calon pembeli berhak membatalkanya dan menerima kembali uang muka. Syarat batal yang kedua berbunyi apabila pembangunan telah selesai sesuai waktunya tapi calon pembeli membatalkannya secara sepihak, maka calon pembeli akan kehilangan uang mukanya. Hal ini terdapat ketidakpastian hukum antara pihak
Salah satu akar kemiskinan nelayan adalah keterjeatan hidup mereka dalam pranata sosial yang dibang...
Amalia. NIM 1708201107, “KEWAJIBAN MELAKSANAKAN IDDAH DAN IHDAD BAGI WANITA KARIRPERSPEKTIF NYAI HJ....
Realitas menunjukkan ada tindakan salah tangkap yang menyebabkan pencemaran nama baik seseorang yang...
Skripsi yang berjudul “Pemanfaatan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Desa” ini secara um...
Lahirnya akta PPJB-HAT yang dibuat oleh PPAT merupakan bukti mengenai telah dilakukannya perbuatan ...
ABSTRAK :Imajinasi kita sebagai pembaca menerawang terhadap tokoh rekaan yang kita hadapi. Bahwa pro...
ABSTRAK :Imajinasi kita sebagai pembaca menerawang terhadap tokoh rekaan yang kita hadapi. Bahwa pro...
ABSTRAK :Imajinasi kita sebagai pembaca menerawang terhadap tokoh rekaan yang kita hadapi. Bahwa pro...
Hasil penilitian ini yaitu dalam pengelolaan keuaangan daerah kabupaten Jeneponto menerapkan siri’ n...
Hasil penilitian ini yaitu dalam pengelolaan keuaangan daerah kabupaten jeneponto menerapkan siri’ n...
Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa “kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merde...
Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa “kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merde...
Hasil dari penelitian ini yaitu: Pertama, Praktik ma’patoi bela’ yang dilakukan masyarakat Kelurahan...
Tujuan penyusunan skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Atas Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang ...
Kebijakan desentralisasi penuh dalam penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan menjadikan PP...
Salah satu akar kemiskinan nelayan adalah keterjeatan hidup mereka dalam pranata sosial yang dibang...
Amalia. NIM 1708201107, “KEWAJIBAN MELAKSANAKAN IDDAH DAN IHDAD BAGI WANITA KARIRPERSPEKTIF NYAI HJ....
Realitas menunjukkan ada tindakan salah tangkap yang menyebabkan pencemaran nama baik seseorang yang...
Skripsi yang berjudul “Pemanfaatan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Desa” ini secara um...
Lahirnya akta PPJB-HAT yang dibuat oleh PPAT merupakan bukti mengenai telah dilakukannya perbuatan ...
ABSTRAK :Imajinasi kita sebagai pembaca menerawang terhadap tokoh rekaan yang kita hadapi. Bahwa pro...
ABSTRAK :Imajinasi kita sebagai pembaca menerawang terhadap tokoh rekaan yang kita hadapi. Bahwa pro...
ABSTRAK :Imajinasi kita sebagai pembaca menerawang terhadap tokoh rekaan yang kita hadapi. Bahwa pro...
Hasil penilitian ini yaitu dalam pengelolaan keuaangan daerah kabupaten Jeneponto menerapkan siri’ n...
Hasil penilitian ini yaitu dalam pengelolaan keuaangan daerah kabupaten jeneponto menerapkan siri’ n...
Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa “kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merde...
Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa “kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merde...
Hasil dari penelitian ini yaitu: Pertama, Praktik ma’patoi bela’ yang dilakukan masyarakat Kelurahan...
Tujuan penyusunan skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Atas Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang ...
Kebijakan desentralisasi penuh dalam penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan menjadikan PP...
Salah satu akar kemiskinan nelayan adalah keterjeatan hidup mereka dalam pranata sosial yang dibang...
Amalia. NIM 1708201107, “KEWAJIBAN MELAKSANAKAN IDDAH DAN IHDAD BAGI WANITA KARIRPERSPEKTIF NYAI HJ....
Realitas menunjukkan ada tindakan salah tangkap yang menyebabkan pencemaran nama baik seseorang yang...