POLITISASI ISU PRIBUMI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DKI JAKARTA 2017 DI MEDIA SOSIAL

Artikel ini mengkaji tentang politisasi isu pribumi yang dilakukan oleh kubu Ahok dan Anies pada Pilgub Jakarta 2017 di media sosial (medsos). Politisasi diukur dengan tiga indikator: isu/ kepentingan, agenda politik, dan partisipasi. Secara metodologis, artikel ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam pengumpulan data, facebook menjadi sumber utama untuk melihat prakter politisasi dari kedua kubu di medsos. Temuan penelitian ini menunjukkan tiga hal. Pada indikator pertama, kubu Ahok mengangkat isu Pilkada damai, Jakarta milik semua, dan keadilan untuk Ahok. Sementara kubu Anies menonjolkan isu pemimpin Muslim santun dan reklamasi pantai. Pada indikator kedua, kubu Ahok dan kubu Anies melakukan kampanye melalui konten yang menarik. Pada indikator ketiga, partisipasi yang dilakukan masyarakat adalah memberikan respon pada postingan akun medsos berupa like, share, dan komentar. Dari ketiga indikator terserbut, isu/kepentingan merupakan indikator paling dominan yang menyebabkan terjadinya politisasi isu pribumi pada Pilkada Jakarta 2017 di medsos.This paper examines the politicization of indigenous issues both of Ahok and Anies factions in the 2017 Jakarta gubernatorial election on social media. The politicization is measured by a threefold indicator: issues/interests, political agenda, and participation. Methodologically, this paper uses qualitative research by applying case study. For data-gathering, Facebook is the primary source to investigate the politicization of both factions on social media. The finding demonstrates three things. First, Ahok faction offers the peaceful election, Jakarta belongs to all and the justice for Ahok. Meanwhile, Anis faction proposes the issues of Muslim leaders and reclamation. Second, both factions fight to campaign through social media to attract society’s belief. Third, the participation conducted by society is responding to both factions’ social media accounts with their like, share, and comments. Among those three indicators, the issue/interest is the dominant indicator causing the politicization of indigenous issues in the 2017 Jakarta Gubernatorial election on social media.