ANALISIS HUKUM PENGELOLAAN ZAKAT PERTANIAN BERBASIS KEADILAN MENUJU KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN SISTEM HUKUM INDONESIA

UU No 23 Tahun 2011 memberi penguatan kedudukan pengelolaan zakat pertanian di mana negara diamanatkan untuk turut membangun zakat nasional. Peran negara yang semakin besar dan posisi BAZNAS yang semakin kuat harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk integrasi zakat dalam kebijakan negara, khususnya kebijakan fiskal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, agar pengelolaan dan pendistribusian zakat lebih terarah dan memenuhi sasaran, maka seharusnya lembaga yang berwenang mengelola dan mendistribusikan zakat hanyalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Pertanian adalah bagian penting dalam meningkatkan zakat pertanian untuk kesejahteraa masyarakat. karena maju atau mundurnya sektor pertanian, akan berpengaruh pada pencapaian pengelolaan zakat hasil pertanian. Sehingga bidang pertanian perlu mendapat perhatian yang lebih dari semua pihak, termasuk pemerintah agar potensi dari petani untuk membayar zakat pertanian semakin besarserta pencapaian tujuan zakat yang sebenarnya yaitu kesejahteraan masyarakat juga tercipta dengan baik dan efisien yang berbasis keadilan. Karena dengan majunya sektor pertanian, maka tingkat hasil yang diperoleh semakin meningkat, sehingga potensi pembayaran zakatnya juga semakin meningkat juga, serta tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan lebih merat