Administrasi kependudukan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya komunikasi dan informasi dan faktor-faktor apa yang berperanpada implementasi kebijakan penyelenggaraan peraturan daerah nomor 21 tahun 2014 tentang kependudukan di Kota Banjarmasin. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dan tipe deskriptif. Instrumen penelitiannya adalah peneliti itu sendiri. Teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan Marille S. Grindle Analisis data yang dig...
AbstrakArtikel ini memuat analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen dalam mewujudkan Akuntabi...
Penelitian ini berjudul “Kebijakan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penerti...
Pasal 7 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Pemeri...
Skripsi ini bertujuan untuk mengungkap implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dalam hal pela...
Kajian ini didasari atas ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. ...
Tujuan Penelitian untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013...
Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Ketenagakerjaan adalah Peraturan Daerah yang di bentuk untuk ...
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang disingkat dengan SIAK, adalah suatu sistem informasi...
ABSTRAKSwastika, Nilam Dwi.2011. Implementasi Penyusunan Anggaran pada Dinas Perhubungan Komunikasi ...
Analisis Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Catatan...
Keterbukaan informasi publik didasarkan pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia...
Skripsi ini berjudul “Implementasi Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pub...
Administrasi wilayah dan administrasi kependudukan merupakan bagian dari kebijakan pembangunan nasi...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelayanan komunikasi dan informasi publik o...
Pelayanan merupakan suatu tugas utama yang harus dijalankan oleh sosok aparatur atau instansi.Sebaga...
AbstrakArtikel ini memuat analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen dalam mewujudkan Akuntabi...
Penelitian ini berjudul “Kebijakan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penerti...
Pasal 7 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Pemeri...
Skripsi ini bertujuan untuk mengungkap implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dalam hal pela...
Kajian ini didasari atas ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. ...
Tujuan Penelitian untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013...
Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Ketenagakerjaan adalah Peraturan Daerah yang di bentuk untuk ...
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang disingkat dengan SIAK, adalah suatu sistem informasi...
ABSTRAKSwastika, Nilam Dwi.2011. Implementasi Penyusunan Anggaran pada Dinas Perhubungan Komunikasi ...
Analisis Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Catatan...
Keterbukaan informasi publik didasarkan pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia...
Skripsi ini berjudul “Implementasi Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pub...
Administrasi wilayah dan administrasi kependudukan merupakan bagian dari kebijakan pembangunan nasi...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelayanan komunikasi dan informasi publik o...
Pelayanan merupakan suatu tugas utama yang harus dijalankan oleh sosok aparatur atau instansi.Sebaga...
AbstrakArtikel ini memuat analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen dalam mewujudkan Akuntabi...
Penelitian ini berjudul “Kebijakan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penerti...
Pasal 7 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Pemeri...