MAHKAMAH KONSTITUSI DAN UPAYA MENEGAKKAN ASAS PRESIDENSIALISME DI INDONESIA

Artikel ini membahas tentang peranan Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan asas presidensialisme di Indonesia. Artikel ini berargumen bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi tidak secara jelas mendukung kebijakan legislatif dalam rangka penyederhanaan partai politik, namun Mahkamah Konstitusi secara kuat mendukung asas bahwa sistem presidensial harus mengatasi kontestasi politik. Argumen tersebut dihasilkan dari analisis putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang-undang. Upaya Mahkamah Konstitusi dalam mempertahankan asas presidensialisme nampak dalam kasus ambang batas elektoral, ambang batas parlemen, pemilu presiden dan ambang batas pencalonan presiden. Isu utama dari kasus-kasus tersebut memunculkan kebutuhan untuk melakukan reformasi terhadap sistem kepartaian yang sesuai dengan sistem presidensial sebagai asas konstitusi di Indonesia.This article examines the role of the Constitutional Court in enforcing presidentialism principle in Indonesia. This article argues that while the Constitutional Court does not agree with the legislative policy to decrease the number of political parties, it strongly supports the principle that presidentialism should prevail over political contestation. This argument resulted from the analysis of the Constitutional Court’s case-law in reviewing the constitutionality of legislation. The Constitutional Court’s effort to upheld the presidentialism principle can be seen from the electoral threshold case, parliamentary threshold cases, presidential election case, and presidential threshold case. The main issue of the cases raises the need for political party system reform compatible with the presidential system as a constitutional principle in Indonesia