tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006. Data yang diperoleh di analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini bermaksud untuk menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi. Mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variable dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Ta...
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu gambaran atau tolak ukur penting keber...
JERI ANDRIADI(2022) : ANALISIS PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM MENANGGULANGI...
Penelitian ini dilatar belakangin Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi Daerah ...
Lahirnya Badan Permusyawaratan Desa merupakan wujud demokratisasi dalam Pemerintahan Desa dengan fun...
Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus ...
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar. Tujuan dari penelitian ...
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan keuangan desa pada Desa Brumbung...
AbstrakBadan Permusyawaratan Desa atau yang di singkat dengan BPD adalah merupakan lembaga yang ada ...
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis besarnya kontribusi pajak BPHTB terha...
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis besarnya kontribusi pajak BPHTB terha...
AbstrakUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaanya telah mengamanatkan pemerint...
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA A...
Masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana peran BPD dan pemerinah desa dalam pelaksanaan pemba...
Dalam penelitian ini menggunakan metode pengembangan Waterfall. Dengan metode ini pengembangan dimul...
ABSTRAK Nur, Layla. 2012. Analisis Kegiatan Pengendalian Atas Prosedur Pengesahan Surat Pertanggu...
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu gambaran atau tolak ukur penting keber...
JERI ANDRIADI(2022) : ANALISIS PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM MENANGGULANGI...
Penelitian ini dilatar belakangin Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi Daerah ...
Lahirnya Badan Permusyawaratan Desa merupakan wujud demokratisasi dalam Pemerintahan Desa dengan fun...
Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus ...
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar. Tujuan dari penelitian ...
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan keuangan desa pada Desa Brumbung...
AbstrakBadan Permusyawaratan Desa atau yang di singkat dengan BPD adalah merupakan lembaga yang ada ...
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis besarnya kontribusi pajak BPHTB terha...
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis besarnya kontribusi pajak BPHTB terha...
AbstrakUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaanya telah mengamanatkan pemerint...
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA A...
Masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana peran BPD dan pemerinah desa dalam pelaksanaan pemba...
Dalam penelitian ini menggunakan metode pengembangan Waterfall. Dengan metode ini pengembangan dimul...
ABSTRAK Nur, Layla. 2012. Analisis Kegiatan Pengendalian Atas Prosedur Pengesahan Surat Pertanggu...
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu gambaran atau tolak ukur penting keber...
JERI ANDRIADI(2022) : ANALISIS PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM MENANGGULANGI...
Penelitian ini dilatar belakangin Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi Daerah ...