MEKANISME PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT TERHADAP PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

ABSTRAK Sri Dalila Astuti, (2020): Penelitian Ini Berjudul “Mekanisme Pemberhentian Secara Tidak Hormat Terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kampar Badan Kepegawaian Daerah merupakan instansi pemerinta yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan yang dilimpahkan oleh pemerintahan kepada walikota selaku wakil pemerintahan dalam rangka dekonsentrasi.Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diantaranya berisi ketentuan mengenai penyusunan dan penerapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, pengajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan. Dari latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini berdasarkan ketentuan pemberhentian akan terjadi apabila pegawai negeri sipil melanggar aturan aturan sebagaimana yang terjadi di badan kepegawaian daerah kabupaten Kampar adalah bagaimana mekanisme pemberhentian Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah dan Apa faktor penyebab terjadinya pemberhentian Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Daerah Kampar. Jenis penelitian ini adalah hukum sosiologis dimana penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.Lokasi penelitian dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah. Mekanisme pemberhentian aparatur sipil negara pada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen kepegawaian pada badan kepegawaian daerah kabupaten Kampar tidak sesuai dengan prosedur sedangkan faktor penyebab terjadinya pemberhentian aparatur sipil Negara pada penelitian ini disebabkan adanya kejahatan jabatan yang dilakukan aparatur sipil Negara