Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Batam Kelas I A No. 1098/Pdt.G/2019/PA.Btm Tentang Akad Murābaḥah

ABSTRAK Suci Citra Rahmawati, (2020): Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Batam Kelas I A No. 1098/Pdt.G/2019/PA.Btm Tentang Akad Murābaḥah Produk perbankan syariah yang sering digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya salah satunya adalah pembiayaan murābaḥah. Namun dalam praktiknya masih terjadi problematika dalam menerapkan akad murābaḥah dan pelaksanaannya oleh nasabah, misalnya kelalaian yang dilakukan oleh nasabah yang sengaja tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi prestasinya tersebut. Putusan No. 1098/Pdt.G/2019/PA.Btm merupakan produk Pengadilan Agama Batam Kelas I A tentang sengketa ekonomi syariah mengenai akad murābaḥah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam Kelas I A No. 1098/Pdt.G/2019/PA.Btm tentang akad murābaḥah serta mengetahui perspektif fiqh muamalah terhadap putusan tersebut. Adapun jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian pustaka (libraray research) atau dalam penelitian hukum disebut juga dengan jenis penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan data sekunder (secondary data) sebagai bahan dasar penelitian, dan dengan metode kualitatif. Analisis yang digunakan dengan menggunakan pola pikir induktif, dan deskriptif serta tinjauan yuridis yang bersifat logis dan sistematis, yaitu proses analisis yuridis dari hukum yang ada pada putusan Pengadilan Agama Batam Kelas I A No. 1098/Pdt.G/2019/PA.Btm. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan Hakim atas perkara No. 1098/Pdt.G/2019/PA.Btm adalah menyatakan tergugat terbukti melakukan wanprestasi dan diwajibkan membayar ganti rugi materiil sejumlah Rp. 510.720.276,-, membayar biaya perkara, dan tidak mengabulkan gugatan penggugat terkait sita jaminan. Dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam menetapkan putusan wanprestasi sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah yaitu dari Al-Qur'an, hadis, kaidah uṣūl fiqh, dan Pasal 36 PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang KHES. Namun dalam dasar pertimbangannya mengenai ganti rugi dan sita jaminan masih kurang. Majelis Hakim dapat merujuk kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran dalam pertimbangannya mengenai ganti rugi. Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Putusan, Murābaḥa