ANALISIS PENYELESAIAN KONFLIK BATAS WILAYAH PEMEKARAN OLEH BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

ABSTRAK ANALISIS PENYELESAIAN KONFLIK BATAS WILAYAH PEMEKARAN OLEH BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR (Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang dengan Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja) NURFADILA ULFA NIM. 11675202509 Penelitian ini dilakukan di Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang dengan Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja. Adapun penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadnyai konflik batas wilayah antara Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang dengan Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder , data primer diperoleh langsung dari responden yang berjumlah 7 (tujuh) orang dan Data sekunder diperoleh dari buku penunjang,dokumen dan dari intstansi terkait. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala,peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diperoleh hasil bahwa Analisis Konflik Batas Wilayah Pemekaran Oleh Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar dalam menyelesaikan perselisihan batas Desa yaitu dengan mengetahui bagaimana melakukan penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa. Lalu penyelesaian perselisihan batas Desa antar Desa pada wilayah Kecamatan yang berbeda dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota diselesaikan secara musyawarah atau mufakat yang difasilitasi oleh Bupati ataupun Walikota dan dituangkan juga didalam berita acara. Penyelesaian perselisihan batas Desa diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan. Namukan karena keterbatasan anggaran dan tersedianya alat yang digunakan untuk melakukan pelacakan masih belum bisa didatangkan ke Kabupaten Kampar karena masih ada musibah pandemik Covid ini sehinnga alat-alat yang dibutuhka harus menjalani isolasi terlebihdahulu sehingga ini menjadi faktor penghambat. Kata Kunci: Konflik Batas Daerah, Tata Pemerintahan, Otonomi Daera