IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT DI PROVINSI RIAU UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN KELUARGA MUSTAHIK DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYAH

Pada mulanya zakat dipandang sebagai hukum yang bersifat diyani, yang tidak membutuhkan kekuasaan untuk menerapkannya. Ibadah ini berjalan dengan kesadaran dan keinsyafan umat Islam. Dalam pelaksanaannya Rasulullah SAW pun menunjuk beberapa petugas pengumpul zakat. Artinya bahwa hukum zakat bersifat diyani sekaligus qadha’i yang dapat berjalan dengan baik didasari kesadaran umat Islam dan keseriusan Nabi SAW dalam mengawal pelaksanaan zakat tersebut. Pemberian dana zakat bertujuan untuk memproduktifkan mustahik, dengan adanya upaya peningkatan produktivitas bagi mustahik sangat membantu, jika dibandingkan dengan pemberian dana zakat yang bersifat komsumtif. Dengan zakat diharapkan dapat mendorong dan membangkitkan motivasi guna mengembangkan potensi, karya dan produktivitas usaha mewujudkan ketahanan keluarga dalam kehidupan bemasyarakat, berbangsa dan bernegara. Data menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia ternyata sangat besar, penelitian mengenai potensi zakat di Indonesia yang dilaksanakan oleh BAZNAS bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor berdasarkan PDB (Produk Domestik Bruto) 2010 adalah Rp. 217 Triliun. Jika dieksplorasikan dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun-tahun berikutnya potensi tersebut pada tahun 2015 mencapai Rp.286 Triliun. Sedangkan pengumpulan zakat nasional pada tahun 2015 hanya sekitar Rp. 4 Triliun atau 1,4% dari potensinya. Dengan demikian bisa dilihat manfaat yang sangat luar biasa bagi umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya namun sangat disayangkan masih rendahnya total pengumpulan zakat tersebut. Sementara potensi zakat di Provinsi Riau secara keseluruhan bisa mencapai Rp. 1,8 Triliun per tahun. Namun realisasi untuk BAZNAS dan LAZ di Provinsi Riau tahun 2019 hanya bisa mengumpulkan 100 Miliyar. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan zakat di Provinsi Riau untuk meningkatkan ketahanan keluarga mustahik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan yang dibahas dengan berbasis asas-asas dan norma-norma hukum, baik analisis normatif dan sosiologis tentang pengelolaan zakat yakni penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum dalam bentuk kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan yang menginventarisir bahan hukum (mengumpulkan, mengklasifikasikan dan mengklarifikasi ).Guna menguatkan, meyakinkan dan memperkaya khazanah data sekunder tersebut, peneliti juga menggunakan data primer dengan melakukan wawancara terbatas dan tidak terstruktur serta studi dokumentasi dalam rangka mengsinkronkan implementasi pengelolaan zakat di Provinsi Riau. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan implementasi pengelolaan zakat di Provinsi Riau masih mengalami kendala, dengan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaannya yaitu faktor normatif dan sosial. Maka untuk terwujudnya konsep ideal dalam pengelolaan zakat baik dalam penghimpunan, pendistribusian dan secara khusus pendayagunaan agar berjalan sesuai syari’at Islam dan tepat guna maka perlu adanya pengorganisasian kepada seluruh penerima manfaat, dengan mengadakan pelatihan atau pembinaan berkesinambungan kepada penerima manfaat zakat agar mustahik termotivasi menjadi lebih produktif sehingga mustahik yang awalnya ia sebagai penerima manfaat dan berikutnya ia sebagai muzakki demi terciptanya ketahanan keluarga mustahik. Keterlibatan pemerintah melalui BAZNAS dalam menciptakan ketahanan keluarga menjadi suatu kemestian dan mengedepankan konsep maslahah dengan menghindari mudharatnya. Kata kunci : Pengelolaan zakat, Ketahanan Keluarga, Siyasah syar’iyah