ABSTRAK PENERAPAN SISTEM PEMUNGUTAN BAE PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUN (BPHTB) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPETEN INDRAGIRI HILIR Oleh:Nana Wulan Dari Penerapan Sistem Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Indragiri Hilir dengan tujuan yaitu ingin mengetahui bagaimana sistem pemungutan BPHTB, apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menerapan sistem pelaksanaan pemungutan BPHTB dan upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam sistem pemungutan BPHTB. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode diskriftif dengan pungumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bagunan ini dalam sistem...
Tesis ini membahas tentang Ratio legis adanya kewajiban untuk membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah...
Sebagai negara yang sedang menyelenggarakan pembangunan, Negara Indonesia membutuhkan dana yang cuku...
dengan 2 (dua) pokok permasalahan yaitu Legalitas Hukum terhadap penetapan besaran pungutan BPHTB at...
Otonomi Daerah memiliki implikasi yang luas pada kewenangan daerah untuk menggali dan mengelola sumb...
Otonomi Daerah memiliki implikasi yang luas pada kewenangan daerah untuk menggali dan mengelola sumb...
Tegar Indit Priambodo, Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, Sistem Pengawasan Bea per...
Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak tas ...
ABSTRAK PERUBAHAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SETELAH MENJADI PAJAK DAERAH D...
ABSTRAK PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) ATAS PEROLEHAN HAK KARENA WARIS...
Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Upay...
Penelitian ini menjelaskan bagaimana pengaruh Penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan d...
BPHTB diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang...
INDONESIA: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemungutan pajak BPHTB dalam ra...
BPHTB diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang...
Penelitian yang berjudul Kebijakan Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB...
Tesis ini membahas tentang Ratio legis adanya kewajiban untuk membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah...
Sebagai negara yang sedang menyelenggarakan pembangunan, Negara Indonesia membutuhkan dana yang cuku...
dengan 2 (dua) pokok permasalahan yaitu Legalitas Hukum terhadap penetapan besaran pungutan BPHTB at...
Otonomi Daerah memiliki implikasi yang luas pada kewenangan daerah untuk menggali dan mengelola sumb...
Otonomi Daerah memiliki implikasi yang luas pada kewenangan daerah untuk menggali dan mengelola sumb...
Tegar Indit Priambodo, Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, Sistem Pengawasan Bea per...
Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak tas ...
ABSTRAK PERUBAHAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SETELAH MENJADI PAJAK DAERAH D...
ABSTRAK PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) ATAS PEROLEHAN HAK KARENA WARIS...
Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Upay...
Penelitian ini menjelaskan bagaimana pengaruh Penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan d...
BPHTB diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang...
INDONESIA: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemungutan pajak BPHTB dalam ra...
BPHTB diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang...
Penelitian yang berjudul Kebijakan Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB...
Tesis ini membahas tentang Ratio legis adanya kewajiban untuk membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah...
Sebagai negara yang sedang menyelenggarakan pembangunan, Negara Indonesia membutuhkan dana yang cuku...
dengan 2 (dua) pokok permasalahan yaitu Legalitas Hukum terhadap penetapan besaran pungutan BPHTB at...