PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDIKASI GEOGRAFIS KOPI LIBERIKA MERANTI DI KABUPATEN KEPULAUN MERANTI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Indikasi Geografis satu komponen Hak Kekayaan Intelektual yang sangat penting diperhatikan, terkait nama daerah dan tempat asal produk. Kekayaan produk Indikasi Geografis menjadi potensi bagi masyarakat dan negara bila dikelola dengan benar. Di akhir tahun 2019 Indikasi Geografis terdaftar baru sejumlah 87 Indikasi Geografis. Jumlah tersebut tidak seimbang dengan jumlah ribuan potensi sumber daya alam geografis Indonesia. Salah satu Indikasi Geografis yang telah terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia. Yaitu, kopi liberika meranti yang didaftarkan kelompok Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti dengan Seri – A No. 01/IG/I/A/2016, diumumkan tanggal 29 Januari 2016 – 29 April 2016, dengan No. Agenda IG.00.2014.000014. Untuk bisa mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari pemerintah terhadap Indikasi Geografis, kopi liberika meranti harus didaftrakan terlebih dahulu di Direktorat Hak Kekayaan Intelektual. Masalah dalam penelititan ini pertama adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis kopi liberika meranti di Kab. Kepulaun Meranti menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dan apa yang menjadi faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis kopi liberika meranti di Kab. Kepulaun Meranti. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Dengan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan studi pustaka. Adapun yang menjadi lokasi penelitian pada Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti Kec. Rangsang Pesisir Kab. Kepulaun Meranti-Riau. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dengan mengambil populasi ketua Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti 1 orang, selanjutnya Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Kab. Kepulaun Meranti 1 orang dan Kepala Bidang Layanan Hukum Kantor Wilayah Kemenkumham Riau1 orang. Kemudian metode analisis data yang digunakan adalah metede deskriptif kualitatif. Selanjutnya hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa tidak adanya perlindungan hukum Indikasi Geografis kopi liberika meranti sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 66 dan Pasal 70 Undang-undang No. 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. dikarenakan adanya instrument hukum yang tidak lengkap, rumitnya syarat pendaftaran Indikasi Geografis, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, pemerintah belum menjadi koordinator terhadap instansi-instansi yang berkaitan terhadap kemanjuan Indikasi Geografi