Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/ PUUXIII/2015 Tentang Penggunaan Hak Pilih Bagi Pengidap Gangguan Jiwa Non-Permanen Dalam Pemilihan Umum Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah

ABSTRAK Makmun (2020) : “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/ PUUXIII/2015 Tentang Penggunaan Hak Pilih Bagi Pengidap Gangguan Jiwa Non-Permanen Dalam Pemilihan Umum Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah ”. Putusan Mahkamah Konstitusi No.135/PUU-XIII/2015 dilatarbelakangi oleh permohonan uji materi yang diajukan oleh oleh Jenny Rosanna Damayanti, Dra. Hj. Ariani, Titi Anggraini sebagai Pemohon Badan Privat (Organisasi Non Pemerintah) dan Khairunnisa Nur Agustiati sebagai Pemohon Perseorangan yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan adanya Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang dianggap membatasi hak setiap warga negara dalam pemilihan umum kepala daerah sehingga bertentangan dengan UUD 1945 khususnya pada Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28 Ayat (1) UUD 1945. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi pada akhirnya mengabulkan permohonan para pemohon dengan menyatakan bahwa Pasal Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat atau dengan kata lain sudah tidak berlaku lagi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yakni menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi sehingga memperbaharui pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 penggunaan hak pilih bagi pengidap gangguan jiwa, serta tinjauan fiqh siyasah terhadap putusan tersebut. Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XIII/2015 telah memperbaharui pasal penggunaaan hak pilih bagi pengidap gangguan jiwa yaitu Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 adalah karena dianggap membatasi hak setiap warga negara untuk menentukan hak dalam Pemilu sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Kedua, Berdasarkan kajian fiqh siyasah, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XIII/2015 yang memperbaharui pasal 57 ayat (3) huruf a UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 adalah sejalan dengan konsep fiqh siyasah dusturiyah sebagaimana yang mencakup kemaslahatan umat, telah mengembalikan hak-hak rakyat yakni hak pilih bagi penyandang gangguan jiwa non permanen untuk ikut serta dalam politik dan telah memperoleh hak yang sama dihadapan Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memperbaharui pasal penggunaan hak pilih bagi pengidap gangguan jiwa tersebut dengan mendahulukan kemaslahatan rakyatnya. Keyword : Analisis Putusan, Hak Pilih, Pemilihan Umum, Fiqih Siyasah