ABSTRAK PERAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DALAM PELAYANAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI RIAU Oleh : KHAIRUL FIKRI NIM. 11675102575 Mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia yang fundamental diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dalam Pelayanan Dan Penyediaan Informasi Publik Di Provinsi Riau dan Untuk mengetahui kendala-kendala yang diha...
Informasi publik merupakan sarana yang diberikan oleh penyelenggara negara atau badan publik sebagai...
Keterbukaan Informasi Publik merupakan upaya pemerintah agar masyarakat ikut serta dalam mengawasi p...
Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk Pejabat Pengelola Informas...
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, b...
Reformasi birokrasi yang sedang gencar dijalankan di Indonesia berlangsung di berbagai bidang, salah...
Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi ...
Penelitian ini membahas Peranan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dalam Pelayanan Serta Pe...
Komisi Informasi adalah sebuah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang keterbukaan ...
Keterbukaan Informasi Publik diatur pada UU nomor 14 tahun 2008. Pemerintah Kabupaten Kediri meninda...
Teknologi informasi menjadi suatu kebutuhan dasar bagi masyarakat, hal tesebut dapat dilihat inform...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelayanan komunikasi dan informasi publik o...
Penelitian kali ini menjawab permasalahan mengenai keterbukaan informasi publik yang menjadi salah s...
Latar Belakang penelitian ini adalah kurang efektifnya pelaksanaan tugas PPID Utama yang tercantum d...
Implementasi Kebijakan keterbukaan informasi publik di propinsi Banten dilaksanakan berdasarkan aman...
Indonesia saat ini menganut sistem open government atau sistem pemerintahan terbuka. Sistem open gov...
Informasi publik merupakan sarana yang diberikan oleh penyelenggara negara atau badan publik sebagai...
Keterbukaan Informasi Publik merupakan upaya pemerintah agar masyarakat ikut serta dalam mengawasi p...
Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk Pejabat Pengelola Informas...
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, b...
Reformasi birokrasi yang sedang gencar dijalankan di Indonesia berlangsung di berbagai bidang, salah...
Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi ...
Penelitian ini membahas Peranan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dalam Pelayanan Serta Pe...
Komisi Informasi adalah sebuah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang keterbukaan ...
Keterbukaan Informasi Publik diatur pada UU nomor 14 tahun 2008. Pemerintah Kabupaten Kediri meninda...
Teknologi informasi menjadi suatu kebutuhan dasar bagi masyarakat, hal tesebut dapat dilihat inform...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelayanan komunikasi dan informasi publik o...
Penelitian kali ini menjawab permasalahan mengenai keterbukaan informasi publik yang menjadi salah s...
Latar Belakang penelitian ini adalah kurang efektifnya pelaksanaan tugas PPID Utama yang tercantum d...
Implementasi Kebijakan keterbukaan informasi publik di propinsi Banten dilaksanakan berdasarkan aman...
Indonesia saat ini menganut sistem open government atau sistem pemerintahan terbuka. Sistem open gov...
Informasi publik merupakan sarana yang diberikan oleh penyelenggara negara atau badan publik sebagai...
Keterbukaan Informasi Publik merupakan upaya pemerintah agar masyarakat ikut serta dalam mengawasi p...
Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk Pejabat Pengelola Informas...