KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KPK DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (Studi Komperatif antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Revisi Kedua dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

ABSTRAK Penelitian ini berjudul “KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KPK DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (Studi Komperatif antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Revisi Kedua dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002)”. Pemerintahan yang bersih merupakan salah satu kunci berhasil tidaknya suatu negara melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan di berbagai bidang. Sedangkan pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang bebas dari praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Berdasarkan perkembangan muncul polemik apakah KPK sebagai bagian eksekutif atau yudikatif, Polemik yang ada mengenai perubahan undang undang komisi pemberantasan korupsi tidak hanya sebatas kedudukan KPK saja namun terdapat polemik mengenai kewenangan KPK yang di pangkas, sehingga muncul beberapa pendapat yang mengatakan dapat melemahkan komisi pemberantasan korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Bagaimana kedudukan dan kewenangan KPK dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia pada Undang-Undang No 30 tahun 2002 dengan Undang-Undang No 19 tahun 2019, dan bagaimana implikasi hukum perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terhadap kedudukan dan kewenangan KPK Menurut para Ahli Tata Negara. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif berfokus pada norma (law in the book), serta diperlukan data sekunder ( bahan hukum) sebagai data utama dalam penulisan ini, alasan penulis menggunakan jenis penelitian normatif adalah karena penulis ingin berusaha mengkaji kedudukan serta kewenangan komisi pemberantasan korupsi yang telas diatur dalam undang-undang, yang nantinya akan dikaji menurut teori-teori serta norma-norma hukum ketatanegaraan. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa terdapat perbedan yang signifikan kedudukan dan kewenangan komisi pemberantasan korupsi pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Perbedaan pendapat diantara para ahli Tata Negara, beberapa ahli menyatakan kesepakatan atas perubahan undang-undang komisi pemberantasan korupsi sebagai langkah penguatan lembaga itu sendiri, namun beberapa ahli berbeda pandangan akan hal tersebut, bahkan sebaliknya perubahan undang-undang komisi pemberantasan korupsi sebagai langkah pelemahan komisi pemberantasan korupsi dari kedudukan dan kewenangannya