PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR MANDAU DURI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM

ABSTRAK Pedagang kaki lima atau yang biasa di sebut dengan PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian dikarenakan jumlah kaki pedagangnya ada lima. saat ini istilah PKL telah memiliki arti yang lebih luas. Pedagang kaki lima digunakan pula untuk menyebutkan pedagang dijalanan pada umumnya. Para pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin berjualan, turun ke badan jalan untuk menjual barang dagangannya. Selain itu, keberadaan pedagang kaki lima tersebut juga membuat badan jalan menjadi semakin menyempit hingga angkutan umum yang hendak melintasi jalan tersebut berdasak-desakan dan sampai mengakibatkan kemacetan sehingga dianggap mengganggu ketertiban umum. Dari latar belakang masalah tersebut timbul permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di pasar Mandau Duri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis dengan melakukan survei langsung kelapangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dilapangan sebagai objek penulisan dan yang didapatkan dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwasanya pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh satpol PP telah melakukan upaya peneriban dengan baik namun ada beberapa terdapat faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penertiban sehingga berajalan tidak optimal. Sedangkan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima yaitu adalah sumber daya manusia yang masih belum memadai, kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah daerah dalam penertiban, kurangnya tanggapan, pemahaman, serta intensitas dari pedagang kaki lima terhadap peraturan daerah tentang ketertiban umum, masih kurangnya penerapan sanksi yang berlaku dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum