PENGATURAN HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN MOBIL DINAS DI PEMERINTAHAN KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang Pengaturan Hak dan Kewajiban Penggunaan Mobil Dinas di Pemerintahan Kabupaten Kampar ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Di latar belakangi dengan adanya dalam pemenuhan kewajiban para pengguna menggunakan haknya dengan semena-mena. Dimana mobil dinas digunakan tidak untuk kepentingan dinas melainkan untuk kepentingan pribadi. Ada beberapa kendala dalam pelaksanaan hak dan kewajiban pengguna mobil dinas di pemerintahsn Kabupaten Kampar. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pengaturan hak dan kewajiban pengguna mobil dinas di Pemerintahan Kampar, Apa yang menjadi Kendala dalam pelaksanaan hak dan kewajiban mobil dinas, dan Bagaimana hak dan kewajiban pengguna mobil dinas dalam hukum. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum, melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat atau sinkronisasi antara hukum dengan masyarakat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukan bahwasannya Penggunaan Mobil Dinas di Pemerintahan Kabupaten Kampar Dimana mobil tersebut masih banyak digunakan untuk keperluan pribadi dan pengguna beranggapan mobil itu sudah seperti milik pribadi. Para pengguna juga tidak mendapat sanksi khusus apabila menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi, tentunya masih bisa kita lihat saat tidak jam kerja mobil dinas terparkir ditempat umum dan sebagainya. Penyalahgunaan kewajiban oleh para pengguna mobil dinas membuat mobil dinas tidak digunakan untuk kepentingan dinas. Kendala pelaksanaan hak dan kewajiban pengguaan mobil dinas ini yang paling utama adalah kesadaran dari pengguna mobil tersebut,kemudian tidak ada aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan, kurangnya pengawasan dan tidak adanya sanksi, serta biaya perawatan