PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK PENGUNGSI BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTAG PENGUNGSI LUAR NEGERI DI RUDENIM KOTA PEKANBARU

ABSTRAK Rizky Hidayat (2020) : Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Pengungsi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentag Pengungsi Luar Negeri di Rudenim Kota Pekanbaru Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentag Pengungsi Luar Negeri ini di buat untuk penanganan pengungsi asing yang datang ke Indonesia dan menetap di Indonesia. Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Indonesia yang bukan negra anggota konvensi 1951 tapi banyak pengungsi luar negeri yang menjadikan Indonesia sebagai negara transit untuk menunggu terbukanya negara ketiga (anggota konvensi) menampung mereka. Selama di negara transit para pengungsi di bawah perlindungan UNHCR lembaga PBB yang mengurusi pengungsi dan lembaga internasional lain ya yaitu IOM. Keterbatasan sumber daya dari lembaga tersebut membuat membuat para pengungsi dalam ketidak pastian dalam mendapatkan hak mereka. Indonesia memandang para pengungsi sebagai manusia memberikan hak-hak mereka dilihat dari hak-hak yang di jamin oleh Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam UUD 1945 dan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, atas dasar itulah untuk menjamin hak para pengungsi berdasarkan hak asasi manusia maka lahir lah Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentag Pengungsi Luar Negeri yang secara teknis mengatur para pengungsi luar negeri. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Sosiologis (empiris) atau penelitian lapangan yang bersifat Deskriptif Kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling yakni pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pemenuhan hak-hak para pengungsi berdasarkan Peraturan presiden Nomor 125 Tahun 2016 hanya memenuhi hak para pengungsi sebagai manusia tidak memenuhi hak sebagai warga negara, seperti hak hidup, hak menjalankan kepercayaan, hak tempat tinggal layak dan hak mendapatkan pendidikan bagi anak-anak. dan hambatan yang di hadapi dalam pemenuhan hak-hak tersebut adalah lembaga-lembaga yang di berikan kewengan dalam masalah pengungsi ini tidak di berikan tupoksi dan tanggung jawab yang jelas sehingga setiap lembaga bekerja masing-masing dengan fungsi nya masing-masing, yang dimana tidak memiliki gugus tugas yang jelas