IMPLEMENTASI PASAL 26 PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH, STUDY PRASARANA DAN SARANA WADAH SAMPAH DI KELURAHAN TUAH KARYA KOTA PEKANBARU

ABSTRAK Muhammad Luthfi Fuadi, (2019): Implementasi Pasal 26 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 TAntang Pengelolaan Sampah, Study Prasarana Dan Sarana Wadah Sampah Di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir akibat buruk dari resiko sampah ialah dengan cara menyediakan prasarana dan sarana wadah sampah yang memadai dan sesuai kriteria. Perumusan masalah dalam implementasi perda kota Pekanbaru nomor 8 tahun 2014 dalam mengelola sampah dan faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan perda tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami Implementasi Pasal 26 Peraturan Daerah No 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah di kec.Tampan Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui ntuk mengetahui apa faktor penghambat pengadaan prasarana dan sarana wadah sampah di kec. Taman. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis pennelitian hukum sosiologis, dan data yang didapat bersumber dari studi kepustakaan dengan melakukan observasi atau pengamatan dan berbagai isu dari berbagai aspek serta dengan melakukan wawancara, berdasarkan pada teori dan hipotesis, yaitu untuk memahami sesuatu harus melalui penyelidikan atau penelitian yang dilakukan langsung turun kelapangan, setelah terkumpul dianalisa dengan tekhink deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini diketahui bahwa Implementasi pasal 26 peraturan daerah nomor 8 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah di uah Karya Kec. Tampan Kota Pekanabaru tidak berjalan dengan optimal. Belum semua dareah atau komplek perumahan yang ada di kecamtan tampan menyediakan wadah sampah sampah. Dari beberapa tempat sampah yang telah sediakan di setiap komplek- komplek di kecematan Tampan, terlihat jelas bahwa sampah masih banyak di luar tempat sampah tersebut, masuk ke parit-parit sehingga menyebabkan parit tersumbat, disebabkan karena masyarakat tidak tahu ada kriteria atau aturan dalam membuat wadah sampah sebagaimana yang ada dalam peraturan pasal 26 peraturan daerah nomor 8 tahun 2014 study prasarana dan sarana wadah sampah di kecamatan Tampan kota Pekanbaru, disini penulis juga mengetahui itu disebabkan karena pemerintah jarang melakukan kegitan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan-kebijakan yang ada dalam peraturan daerah tersebut. Segi penegakan hukumnya, instansi yang berkecimpung dalam perda ini dan seakan-akan Dinas Lingkungan Hidup di sini merasa pihak yang di rugikan, artinya merasa dirinyalah yang bekerja untuk membuat infrastruktur dalam peraturan daerah. Kurang adanya kooedinasi antar instansi yang menyebabkan kurang berjalannya peraturan daerah ini. sepertinya terdapat saling lempar kesalahan antara Dinas Lingkungan Hidup dan Hutan dan Walikota Pekanbaru. Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat diambil kesimpulan tidak efesiennya mobilisasi aturan hukum dalam Perda ini. Maka perlu adanya saling kordinasi antara Instansi terkait, yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Hutan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Aparat Hukum terkait